Rasakan sensasi serunya bermain tanpa hambatan di situs link gacorqq, kesempatan mendapatkan jackpotnya cukup mudah dan sangat cepat. Situs barbarslot terpercaya dengan berbagai pilihan permainan seru, peluang menang besar, dan fitur bonus menarik. Nikmati pengalaman bermain aman dan menyenangkan kapan saja! Nikmati pengalaman bermain slot, grafis epik dan fitur bonus hadir untuk meningkatkan peluang kemenangan. Barbarslot adalah salah satu situs resmi slot deposit 5000, 5rb dan depo 5k terbaru dengan beragam permainan terbaik tahun 2025. https://startproo.org/mi-pueblo-menu/ https://thecraftsmanproject.com/troozer-com/ https://toongod.org.uk/beautiful-sky/ https://markflux.co.uk/aiyifan/ https://xucvihkds.com.in/thesmallbusinesstimes/ https://findbusinessentity.com/irrigation-business-management/ https://coreinsider.co.uk/beliktal/ https://mufcmpb.co.uk/tyquaez-pickett/ https://allmatchstats.com.in/england-football-shirt/ https://theplayerstats.com/harmonicode-sports/ desamahjong.id desamahjong.org slotgacor.ru desamahjong.it.com desamahjong slot online slot gacor slot dutafilm pgs5000 desamahjong slot slot slot gacor https://judiheboh.id/ https://gmwin.id/ https://mpo4d.id/ https://selamatjudi.id/ https://tukangwd.id/ https://vikingbet88.id/ https://menang303.id/ Banyak orang masuk ke dunia spin online karena merasa ada jalur tertentu yang lebih masuk akal saat dimainkan, dan jalur itu biasanya disebut slot gacor karena ritmenya gampang dibaca serta simbolnya cenderung muncul di waktu yang terasa pas.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
PENGARUH GADGET TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS BATUNADUA JAE)
Perkembangan teknologi digital, khususnya gadget, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga, termasuk di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget terhadap keharmonisan rumah tangga serta meninjaunya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap suami istri serta tokoh agama di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget memiliki dampak positif dan negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak positifnya meliputi kemudahan komunikasi, peningkatan akses informasi, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi keluarga. Namun, dampak negatif yang dominan adalah berkurangnya komunikasi tatap muka, menurunnya kualitas kebersamaan, munculnya kecemburuan, konflik rumah tangga, serta ketergantungan terhadap gadget yang mengganggu interaksi keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penggunaan gadget diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban suami istri dan tidak merusak prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf, serta tetap menjaga tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kesimpulannya, gadget dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam rumah tangga apabila digunakan secara bijak dan terkontrol, namun dapat berdampak negatif apabila penggunaannya berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengendalian dalam penggunaan gadget agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam
Copyright (c) 2026 Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam
KONSEPSI DAN DASAR HUKUM TALAQ BERDASAR KETENTUAN PADA HUKUM ISLAM
This study examines the conception and legal foundations of talaq within Islamic law in response to persistent misunderstandings and the rising rate of divorce in Muslim societies, particularly in Indonesia. The main problem addressed is the lack of comprehensive understanding regarding the definition and normative basis of talaq according to Islamic jurisprudence. This research employs a normative legal method with a juridical approach, relying on primary sources such as the Qur’an, Hadith, and classical fiqh literature from the four major schools (Hanafi, Maliki, Shafi‘i, and Hanbali), as well as secondary sources including scholarly books and journal articles. The findings reveal that talaq, etymologically meaning “to release” or “to free,” is terminologically defined as the dissolution of a marital bond through specific pronouncements. Furthermore, the legal basis of talaq is firmly grounded in the Qur’an, particularly in Surah Al-Baqarah (229–231) and Surah At-Talaq (1–2), supported by authentic Hadiths and reinforced by scholarly consensus (ijma'). The study highlights that while talaq is legally permissible, it is morally discouraged and regulated to ensure justice and prevent misuse, thereby reflecting the balance between individual rights and social responsibility in Islamic law
WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF HADIS: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELUARGA
Abstrak Umat Islam selalu berbicara tentang pembagian waris. Hal ini dikarenakan pembagian warisan adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum waris Islam sering dikritik oleh aktifis kesetaraan jender. Namun, para fuqaha (ahli hukum Islam) berpendapat bahwa ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah, yang berarti hukumnya sudah pasti, sehingga tidak mungkin untuk berijtihad tentangnya.Segelintir orang menganggap pembagian waris ini kurang adil dalam beberapa keadaan. Misalnya, seorang anak laki-laki biasanya dididik lebih dari anak perempuan dalam kebanyakan masyarakat. Namun, saat pembagian waris, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan saat pembagian waris. Sebenarnya, wasiat adalah satu cara untuk menyelesaikannya. Tapi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Di sinilah muncul pertanyaan tambahan tentang apa itu wasiat dan waris, serta siapa yang berhak memberi atau menerima wasiat. Dalam tulisan ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis tentang masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat dari sudut pandang ushul fiqh dan filsafat hukum Islam. Kata Kunci: Waris, Wasiat, Hukum Islam Abstact Muslims always talk about dividing inheritance. This is because inheritance distribution is a problem that is directly related to everyday life. In addition, Islamic inheritance laws are often criticized by gender equality activists. However, the fuqaha (Islamic legal experts) are of the opinion that the verses in the Koran which explain the divisions of heirs are qath'i al-dilalah verses, which means the law is certain, so it is impossible to make ijtihad regarding it. This inheritance is unfair in some circumstances. For example, a boy is usually educated more than a girl in most societies. However, when dividing inheritance, sons receive twice the share of daughters when dividing inheritance. In fact, a will is one way to accomplish this. But the will cannot exceed 1/3 of the inherited assets, and must obtain approval from the other heirs. This is where additional questions arise about what a will and inheritance are, and who has the right to give or receive a will. In this paper, a quantitative approach will be used, including the case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Quantitative analysis will be used to develop and use mathematical models, theories and hypotheses regarding the problem of dividing inheritance assets based on wills from the perspective of ushul fiqh and Islamic legal philosophy. Keywords: Inheritance, Will, Islamic Law
MODERNITAS NUSYUZ; ANTARA POLA PENGAJARAN SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU KDRT
Abstract Creating a happy and eternal family is a basic concept in building a household. Realizing it is not an easy matter, disharmony between husband-and-wife relations is one of the underlying factors. The attitude of disobedience or neglect of obligations shown by the wife is the cause of the estrangement of relationships in household life, or nusyuz. This phenomenon is still the prima donna in Islamic studies. This article is included in library research using a qualitative study with a descriptive-analytical nature. The results of the study show that the nusyuz conception needs to be reinterpreted according to socio-cultural factors. The act of beating a husband against his wife, which is indicated by nusyuz, should be interpreted as a pattern of educating (educating) the wife, but it can turn into domestic violence if the act of 'beating' indicates physical violence, psychological or emotional violence, sexual violence, or neglect of the household. Keywords: Nusyuz, Husband Education for Wife, Domestic Violence Abstrak Â Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan konsep dasar dalam membangun rumah tangga. Merealisasikannya bukan perkara mudah, disharmoni antara relasi suami istri menjadi salah satu faktor yang mendasari. Sikap tidak patuh atau pengabaian kewajiban yang ditunjukkan oleh istri menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga atau dinamakan nusyuz. Fenomena ini masih menjadi primadona dalam kajian keislaman. Artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) menggunakan kajian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi nusyuz perlu reinterpretasi ulang sesuai sosio-kultural. Tindakan pemukulan suami terhadap istri yang diindikasi nusyuz hendaknya dimaknai sebagai pola pengajaran (mendidik) istri, tetapi dapat beralih menjadi KDRT jika tindakan ‘pemukulan’ tersebut terindikasi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Â Kata kunci: Nusyuz, Pengajaran Suami Tehadap Istri, KDRT
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN)
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Pengalihan Hak asuh anak kepada ayah biologis ( studi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN. Latar belakang penelitian ini adalah Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri berakhir seiring perceraian diputuskan.. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam putusan Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN, Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak asuh anak, Untuk mengetahui implikasi yuridis dan sosiologis dari pengalihan pengasuhan hak anak di bawah umur kepada ayah biologis berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN terhadap perlindungan hak-hak anakmenganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan tentang hak asuh anak, mulai dari permohonan hingga pada tahap penetapan majelis hakim.
BEBAN IDDAH DAN MU’NAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi beban iddah dan mu’nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Iddah dan mu’nah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu’nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Studi ini hanya mencakup analisis dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia) kecuali yang terkait langsung dengan kewajiban iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu’nah di Pengadilan indramayu,Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu,dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini dikemas guna memperjelas alur tujuan dari penulisan ini dengan susunan beberapa poin di antaranya yaitu: Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri antara hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia, Menganalisis dampak perbedaan pengaturan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta menyusun strategi integrasi untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian yang sistematis perlu diterapkan guna memecah isu yang kompleks tersebut yang mana tersusun dalam beberapa poin, meliputi : Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti.
AKURASI POSISI GUNUNG SALAK SEBAGAI ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT CIGOMBONG BOGOR PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FIKIH
Muslims are commanded to worship, including prayer. In performing prayer, there are rules that have been determined and must be fulfilled, namely pillars and conditions. Facing the Qibla is one of the valid requirements in prayer, the Qibla is the closest direction to the Baitullah (Kaaba). For people who live close to the Kaaba, facing the Qibla is not a problem, but sometimes it can be a problem for people who live far from the Kaaba. One of them in Indonesia, precisely in Cigombong District, Bogor Regency, there is a unique phenomenon in the form of local wisdom regarding the direction of the Qibla, the community has a belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla. The formulation of the problem in this study is "What is the background to the emergence of the community's belief that Mount Salak is a benchmark for the direction of the Qibla" and "How accurate is the position of Mount Salak towards the Kaaba in Cigombong District, Bogor". This research uses a qualitative method, the data collected is through observation, interviews, documentation, and literature studies. And the tools used in this accuracy test measurement are Mizwala & Google Earth software. The results of this study, that the background of the Cigombong community's belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla are: the position of Mount Salak which is in the west, and the Cigombong community used to understand that if facing the Qibla it was limited to facing the kulon (west) direction which coincides with the position of Mount Salak and secondly because of local wisdom inherited from ancestors to the local community. A belief that was formed before the existence of a compass and other tools that can be used to determine the direction of the Qibla. Then in the accuracy test of Mount Salak: it turned out to be true, that Mount Salak is in the same direction as the Kaaba. However, Mount Salak or any mountain cannot be used as a benchmark in facing the direction of the Qibla. Because basically this mountain is a part of the earth that is towering and large, meaning that with the large body of the mountain, it is very impossible to face exactly the direction of the Qibla (Kaaba), and it is also unknown, that which point on the part of the mountain is exactly facing the direction of the Kaaba.
IKRAR TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang)
Abstract This research was motivated by several verstek decisions in which the wife was not present at the trial and did not send her power of attorney. The problem formulation that the author uses is what the legal consequences of the divorce vow are in the verstek decision. The focus is on two research questions: First, what is the legal status of divorce in the verstek decision in terms of the wife's situation? Second, how to calculate the iddah period in the verstek decision. This research is library research, the primary data in this research was taken from the decision of the Padang Religious Court. In analyzing the data, the author used a research method in the form of content analysis. The results of this research are first, the legal status of the talak that occurred is Sunni because it refers to the Divorce Deed, but the author believes that there is a possibility of talak bid'i because no one knows for sure the condition of the wife other than himself. Second, the wife's iddah is calculated after the divorce vow hearing and the decision has permanent legal force, so the minimum iddah for women is 56 days to 84 days even though the KHI stipulates that the wife's iddah is 90 days. Â Keywords: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid'i. Â Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi beberapa putusan verstek yang mana istri tidak hadir di Persidangan dan tidak mengirim kuasanya. Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah bagaiman akibat hukum ikrar talak dalam putusan verstek . Difokuskan dengan dua pertanyan penelitian: Pertama, Bagaimana status hukum talak dalam putusan verstek ditinjau dari keadaan istri . Kedua, Bagaimana menghitung masa iddah dalam putusan verstek . Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, data primer dalam penelitian ini diambil pada putusan Pengadilan Agama Padang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian berupa analisis konten (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, status hukum talak yang terjadi adalah sunni karena merujuk kepada Akta Cerai, tapi penulis berpendapat adanya kemungkinan talak bid’i karena tidak ada yang tau pasti keadaan istri selain dirinya. Kedua, iddah istri dihitung setelah sidang ikrar talak dan putusan berkekuatan hukum tetap, maka minimal iddah perempuan adalah 56 hari sampai 84 hari walaupun dalam KHI ditetapkan iddah istri selama 90 hari. Kata Kunci: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid’i.
PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KEKERASAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER
The study examines the role of patriarchate in triggering domestic violence, focusing on the gender aspect. The study USES an interdisciplinary approach to analyze how patriarchate norms strengthen gender inequality and create an environment that encourages growing violent behavior. Through literature and field work, this study reveals the impact that patriarchical institutions have on domestic relations and how the structure provides room for violence against women. It is hoped that this study will provide a deeper insight into the need for patriarchical treatment asan essential step in the prevention and treatment of gender-based domestic violence.We also discuss policy implications and intervention recommendations for building communities that are more equal and safer for all.
Relasi Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura
Abstract Indonesia is a country that adheres to legal pluralism in the application of inheritance law. This choice has an impact on the resolution of various inheritance disputes, including those carried out by the majority of people in Madura. This study aims to determine three important points. (1) the factors causing the Madurese people to choose customary inheritance law in the distribution of inheritance assets (2), what are the techniques for resolving inheritance disputes in Madura? And (3) how is the relationship between the kiai in resolving inheritance disputes in Madura? This research is qualitative, by combining field data obtained through a series of interviews, in-depth observations. Then descriptive-analytical is carried out by analyzing the findings of data in the field using a legal sociology approach. The findings of this study are as follows. First, Madurese society in inheritance practices generally uses legal pluralism. Namely Islamic law, positive law, and customary law. However, the majority of Madurese people use customary inheritance law by dividing equally. Second, there are three models of practice in resolving inheritance disputes carried out by Madurese society in general. Namely by means of family deliberation to reach consensus, then mediation involving a kiai as a mediator, and finally taking the legal route. Third, the figure of the kiai in Madura has an important position and role in society, especially acting as a mediator when an inheritance dispute occurs. Such a pattern can create a relationship that is not only limited to patron-client, but also a broader reciprocal relationship between the two that is mutually beneficial. Keywords: Madurese Customary Inheritance Law, Kiai Relations, Inheritance Disputes
Penerapan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Pasca Perceraian (Analisis Perkara No. 3220/Pdt.G/2023/Pa.Js dan No. 2346/Pdt.G /2023/Pa.Js)
Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap dua putusan pengadilan agama dalam memutus perkara yang sama yaitu hak asuh anak pasca perceraian. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri memiliki banyak akibat hukum, salah satunya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak adalah perkara yang pasti diperebutkan oleh kedua orang tuanya, dikarenakan keduanya pasti menginginkan untuk mendapatkannya. Apabila melihat aturan yang tertulis, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif, anak yang belum mumayyiz hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Berdasarkan Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, dikarenakan ayahnya memiliki perilaku yang buruk, seperti mabuk-mabukan, judi, memiliki sifat yang temperamental, dan lain sebagainya dan Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak jatuh kepada ayah, dikarenakan ibunya memiliki kebiasaan yang buruk, seperti suka begadang, jarang membersihkan rumah, bersosialisasi dengan masyarakat. Disparitas putusan ini dikarenakan perkaranya sama, objeknya sama, akan tetapi putusannya berbeda. Hakim mempunyai banyak pertimbangan, agar terpenuhinya rasa keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang meneliti dua putusan disparitas.
PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Wakaf hak cipta adalah peralihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pengelola wakaf dan disahkan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, droit de suite, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta.
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG CHILDFREE PERSPEKTIF MAQAṢID AL-USRAH
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Childfree merupakan sebutan bagi orang yang sepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pada penelitian ini penyusun tertarik untuk menggali informasi dengan mewancarai Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang mana secara ideal Hakim lebih memahami permasalahan dalam lingkup Hukum Kelurga Islam, hakim juga bisa memutus putusan yang berkualitas dan dapat menemukan hukum baru yang dapat dijadikan sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas tentang Childfree perspektif Maqāṣid al-Usrah. Jenis penelitian ini adalah field research. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori Maqāṣid al-Usrah. Sumber data primer dengan wawanca Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa secara umum pendapat Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak sepakat dengan konsep childfree. Narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal childfree diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti halnya membahayakan nyawa ibu atau over populasi dan program pemerintah Keluarga Berencana (KB), tetapi hal tersebut tidak dijadikan sebagai prinsip dalam berkeluarga. Kata kunci: Childfree, Maqāṣid al-Usrah, Pandangan Hakim
Batas Usia Pernikahan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak
ABSTRAK Penelitian ini membahas batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, dengan analisis berdasarkan perspektif Maqasidu Al-Syari`ah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, meskipun telah ada pembaruan hukum mengenai batas usia minimal menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Maqasidu Al-Syari`ah dan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan tujuan Maqasidu Al-Syari`ah, seperti Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-‘Aql (perlindungan akal), serta prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Kesimpulannya, pengaturan ini merupakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar anak dan mencegah perkawinan dini di Indonesia.
Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon)
Penelitian ini membahas Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) Latar belakang penelitian ini Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian.
PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-NASL AL-GHAZALI
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran hifdz al-nasl menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip hifdz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia.
TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN
A prenuptial agreement is a legal instrument aimed at protecting individual rights within marriage, particularly in addressing potential issues that may arise in the future. From the perspective of modern law, this agreement is seen as a form of preventive protection for the rights of spouses, especially concerning shared property and other rights. This study aims to analyze the legality of prenuptial agreements from the perspective of maqasid syariah, focusing on the preventive protection provided for individuals and families. The research method used is a qualitative library approach, analyzing various Islamic and positive law literatures. The results of the study show that prenuptial agreements can be considered valid and legal in Islamic law if they meet the principles of maqasid syariah, such as protecting individual rights, justice, and the common good. Furthermore, prenuptial agreements can be an effective preventive tool in avoiding future disputes, thus providing legal certainty and protecting family harmony.
Analisis Siyāsah terhadap Fenomena E-Government di Negara-Negara Muslim
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan global, termasuk di negara-negara Muslim. Salah satu wujud transformasi ini adalah hadirnya e-Government sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena e-Government di negara-negara Muslim dari perspektif siyāsah , yakni politik dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menelaah implementasi e-Government di beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, serta menekankannya dengan prinsip-prinsip siyāsah syar'iyyah . Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan e-Government di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan siyāsah yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan mampu menjawab tantangan zaman.
REINTERPRETASI MASA IDDAH MASA PERCERAIAN: STUDI KOMPERATIF PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM
Masa iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perceraian dalam Islam, yang memiliki berbagai tafsiran di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep masa iddah dalam perspektif ulama klasik serta menggali komplikasi hukum Islam terkait dengan penerapan masa iddah di era kontemporer. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara ulama klasik, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai durasi dan syarat-syarat iddah setelah perceraian, serta bagaimana konsep ini diinterpretasikan dalam konteks sosial dan hukum modern. Penelitian ini juga menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam implementasi masa iddah, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, perlindungan hukum terhadap anak, dan peran negara dalam menegakkan peraturan tersebut. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya pergeseran interpretasi hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara menjaga prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam terkait masa iddah serta menawarkan perspektif baru dalam memahami peran dan fungsi masa iddah dalam perceraian
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS ATAS KORUPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG SELATAN
Abstract The alleged corruption case involving Rp75.9 billion in the Environmental Agency of South Tangerang City underscores the complexity of law enforcement in addressing corruption crimes in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in resolving corruption cases through a restorative justice approach, focusing on the feasibility of its application in high-value cases. The research uses a normative-qualitative approach through literature study and legal analysis of relevant regulations and case data. The findings indicate that restorative justice faces significant barriers in corruption cases involving large financial losses, including regulatory constraints, social resistance, and inconsistencies with conventional penal principles. Nevertheless, the approach holds potential as a complementary legal strategy, particularly in achieving efficient state loss recovery. The study recommends reformulating criminal policy to clarify the boundaries of restorative justice in corruption cases, ensuring both legal certainty and substantive justice. Abstrak Kasus dugaan korupsi senilai Rp75,9 miliar yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyoroti kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada kelayakan penerapan konsep tersebut dalam kasus dengan nilai kerugian besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa restorative justice masih menghadapi hambatan dalam penerapannya pada kasus korupsi besar, termasuk masalah regulatif, resistensi sosial, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pemidanaan konvensional. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai pelengkap strategi penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan kerugian negara secara efisien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pidana untuk memperjelas batas penerapan restorative justice dalam kasus korupsi agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
Pergeseran Makna Tradisi Punjungan Dan Jagong Dalam Konsep Walimatul ‘Urs Pada Masyarakat Gunungkidul
This research aims to explore the meaning of the punjungan and jagong traditions in the community of Gunungkidul, which will then be examined through the concept of walimatul ‘urs in Islam. This is an empirical study with a field research approach, meaning data collection through interviews and observations, and utilizing a qualitative, descriptive-analytic approach. The author will engage in dialogue with community leaders, religious leaders, and several people from Gunungkidul. The findings show that the punjungan and jagong traditions have become practices that are deeply embedded in the community. Several aspects highlighted in both traditions include the community's excessive behavior when organizing a walimatul ‘urs, which deviates from the guidelines set by Prophet Muhammad SAW regarding walimah. The punjungan, which was initially meant to express gratitude, is now viewed as a business opportunity to seek profit, as it is hoped that those who attend will contribute more money in the form of jagong. However, despite these issues, both traditions still have positive aspects, such as fostering a sense of mutual cooperation and compassion among the people of Gunungkidul.
Analisis Zodiac dan Horoscope dalam Kitab Abu Ma’syar Al Falaki; At-Thowali’ Al-Hadsiyyah Li Ar-Rijal Wa An-Nisa Perspektif Astronomis
Astrology can be defined as a science that studies the position of celestial bodies (zodiac) that is considered to have an effect on human life (horoscope). Astrology is a science whose validity or validity is still controversial because it has not been scientifically proven, even though there are several things that are references in Astrology, basically it is also not contrary to Astronomy. One of the books of Astronomy by Jafar ibn Muhammad ibn Umar Abu Mashar al-Balkhi is Abu Ma'syar Al Falak; At-Thowali' Al-Hadsiyyah Li Ar-Rijal Wa An-Nisa (Zodiac and Horoscope). The methodology uses descriptive qualitative, literature review and literature related to Astrology and makes the book of Abu Ma'syar the main object, with supporting references. The horoscope and horoscope as part of the study of Astrology, reviewed from the perspective of Abu Ma'syar Al Falaki and Astronomical. According to Abu Ma'syar, the Zodiac is divided into 12 types. While from an Astronomical perspective, there are 13 types of zodiac, there is an additional constellation of Ophichius (Snake holder). There are 7 celestial bodies that are used as standard horoscopes, namely: Sun (Syams), Moon (Qamar), Mercury (Utharid), Venus (Venus), Mars (Miriikh), Jupiter (Jupiter), and Saturn (Saturn). This, results in certain zodiac signs having the same horoscope. The disposition of the horoscope consists of 4 types, namely fire, earth, air, and water. Regarding the presentation and processing of data, the book of Abu Ma'syar uses Jumali numbers while astronomically uses observation data in units of degrees. Barbarslot adalah salah satu situs resmi slot deposit 5000, 5rb dan depo 5k terbaru dengan beragam permainan terbaik tahun 2025.
UJI AKURASI AZIMUT BANGUNAN DAN ARAH KIBLAT MASJID DI KELURAHAN KARYA MULYA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana azimuth arah bangunan dan arah kiblat masjid yang ada di Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon. Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dipraktikkan dalam penelitian ini melibatkan metode dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistic. Adapun hasil penelitian adalah azimut arah kiblat dan bangunan masjid di kelurahan Karyamulya bervariasi. Kemelencengan terbesar terdapat pada masjid Masjid At-Taubah yaitu sebesar 20,990 ke arah selatan diikuti oleh masjid Sabilul Huda sebesar 20,990 ke arah Selatan. Sedangkan kemelencengan terkecil diperoleh pada masjid Al-Muhajirin sebesar 1°44"12” ke arah Utara diikuti oleh masjid Al-Maghfirah sebesar 6.99° ke arah selatan. Adapun apabila dibuat rata-rata maka akan diperoleh data kemelencengan sebesar 12.57310. Namun demikian, Pengurus masjid di kelurahan Karyamulya telah merubah azimut arah kiblat dengan tidak mengikuti azimut bangunan masjid, tapi sesuai dengan hasil pengukuran arah kiblat yang sebenarnya dengan merubah shof sholat miring ke kanan/kiri sesuai dengan hasil perhitungan. Rasakan keseruan bermain di om88 dengan peluang menang yang lebih besar. Nikmati pengalaman bermain yang seru, aman, dan penuh tantangan. Segera coba dan raih kemenangan besarmu!
Abstrak Artikel ilmiah ini membuktikan bahwa hukum wanita karir dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat para ulama dan fuqaha sangat beragam. Pandangan bahwa wanita tidak boleh berkarir di luar rumah secara totalitas dibantah dalam artikel ini. Wanita lebih utama di rumah memang benar, namun bukan berarti berkarir bagi wanita di luar rumah itu tidak boleh. Islam mengatur secara gamblang dan jelas bagaimana seharusnya wanita yang ingin berkarir. Berkarir di luar rumah juga pernah dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad Saw, termasuk istri-istri beliau dan para shahabiyyah (sahabat dari kalangan perempuan). Kajian ini mengajak para pembaca terutama para laki-laki untuk lebih arif dalam memandang wanita karir. Selain itu, agar para wanita karir paham akan hukum Islam dalam berkarir sehingga tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Abtract This scientific article proving that legal career women in Islam by referring to the opinion of the scholars and jurists are very diverse.The view that women should not be a career outside the home in totality is contradicted with the conclusion this article.Women better at home it is true, but it does not mean a career for women outside the home it should not be. Islam set in stark and clear how should women who want a career. A career outside the home has also been done by women at the time of the Prophet Muhammad's wives, including she and his shahabiyyah.This study invites readers especially the males to be more discerning in looking at career women. In addition, so that the women would understand Islamic law career in a career so don't cross the limits that have been set out in Islam. Nikmati pengalaman bermain slot zeus, grafis epik dan fitur bonus hadir untuk meningkatkan peluang kemenangan.
KAJIAN FAJAR DAN SYAFAQ PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI
Abstrak Persoalan fajar dan syafaq mencuat ketika majalah Qiblati menggugat awal waktu subuh yang diangggap terlalu dini. tersebut lantas perlu kajian khusus terkait fajar baik secara fikih maupun astronomi sebagai tanda waktu subuh agar tidak meresahkan masyarakat. kajian serupa juga harus dilakukan terhadap syafaq mengingat keduanya merupakan yag serupa, hanya saja berbeda saat waktu terjadinya. Secara fikih, fajar dan syafaq merupakan fenomena alam harian yang disebabkan oleh rotasi bumi yang menghasilkan cahaya di ufuk sesaat sebelum matahari terbit dan setelahnya. Secara hukum Islam, terbitnya fajar dijadikan tanda masuknya wakyu salat subuh. Sedangkan syafaq merupakan tanda pergantian waktu salat maghrib dan isak.Secara Astronomiyang dimaksud dengan fajar dan syafaq ialah Astronomical Twilight. Beberapa observasi verifikatif menunjukkan bahwa ketinggian fajar yang dijadikan patokan Kemenag memang terlalu dini, setidaknya terdapat selisih 1-3 derajat yang secara otomatis jadwal waktu subuh terlalu dini begitu juga waktu isak mengalami keterlambatan. Â Kata kunci : Fajar, syafaq, fikih, Astronomi. Â Abstract Â The dawn and syafaq issues arose when Qiblati Magazine sued the beginning of subuh time assumed too early. It then needs to be studied specifically related to dawn whether in fiqh perspective or astronomy as a sign of subuh in order that it doesn’t disturb the society. The similar study should also be done toward syafaq because bot are the some thing, only different time. In fiqh view, dawn and syafaq are daily natural phenomena caused by the rotation of the earth that brings light on the horizon before sunrise and after sunset. By Islamic law, the rising of the dawn is a sign of the entry subuh prayer time. While syafaq is a sign of the maghrib and isya prayer time. Then according astronomy, dawan anf syafaq are astronomical twilight. Some verificatif observations indicate that the altitude of dawn that is used as benchmark by ministry of religious affair is too early. Â Keywords : dawn, Syafaq, Fiqh and astronomy. Barbarslot adalah permainan digital yang meniru mesin slot klasik yang biasa ditemukan di kasino. Permainan ini sangat populer karena mudah dimainkan, tidak memerlukan keahlian khusus, dan menawarkan peluang menang yang menggiurkan.
KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa slot deposit 5000. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk Â mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam, dan untuk mengetahui korelasi kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tidak pidana atas selain jiwa. Â Domestic violence is a type of crime that received less attention and reach of the law. Violence in the home usually involves perpetrators and victims among family members in the household, while the forms of violence can include physical violence and verbal abuse (threats of violence). Perpetrators and victims of violence in the household can happen to anyone, not limited by strata, social status, education level, and ethnicity. The purpose of this paper is to examine domestic violence by positive law and Islamic law, and to determine the correlation of domestic violence in terms of positive law and Islamic law. In the book of the Law of Criminal Law (Penal Code) has been formulated provisions on the crime of persecution, but has not been considered to accommodate the criminal acts related to domestic violence. According to the perspectives of Islamic criminal law, the crime of domestic violence, especially physical violence against wife in Domestic Violence Act is part of jarimah that is not a criminal act on the soul apart. Berita slot deposit 5000 qris gacor hari ini mengungkapkan bahwa permainan seperti Sweet Bonanza dan Gates of Olympus menunjukkan RTP tinggi.
Rancang Bangun Software Universal Astrolabe Berbasis Javascript dan Uji Akurasinya dalam Hisab Arah Kiblat
The astrolabe, as a classical astronomical instrument, holds significant historical and educational value, yet its use has become limited due to technological advancements. This study aims to develop a JavaScript-based Universal Astrolabe software to digitize the functions of a physical astrolabe, with a focus on testing the accuracy of Qibla direction calculations. The Research and Development (R&D) method was implemented through stages of needs analysis, design, implementation, and accuracy testing. Test results from three locations (Cirebon, Kuala Lumpur, Istanbul) showed minor discrepancies (0°1'56"–0°4'20") between the software's calculations and those derived from the spherical triangle formula using a calculator. These differences were attributed to the smallest rotation angle rounding of the Rete (0°15') and the 1° interval scale for altitude and azimuth. The software offers advantages in flexibility, automated Rete positioning, and ease of presentation compared to physical astrolabes, though it does not replace the function of direct observation. The interactive simulation of the Universal Astrolabe software facilitates its use for educational purposes in Islamic astronomy (Ilmu Falak).
Perlindungan Hukum Keluarga Bagi Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Keraton
Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam konteks pernikahan, merupakan isu yang serius yang harus dihadapi dan dieliminasi secara tegas. Tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini tidak hanya melekat pada pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus kegiatan pengabdian dilokasikan di Desa Keraton karena di wilayah tersebut teridentifikasi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan ekonomi, psikis, dan fisik. Tim Abdimas menggunakan Participatory Action Research (PAR) sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, penelitian ini melibatkan aktifitas pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi, menyelenggarakan sosialisasi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Indikator keberhasilan pelaksanaan PkM dapat terlihat dari peningkatan tingkat pemahaman peserta dalam kategori "Baik," yang meningkat dari 13% pada pre-test menjadi 46% pada post-test. Selain itu, terdapat peningkatan dalam kategori "Baik Sekali," yang meningkat dari 6% menjadi 13% setelah dilakukan sosialisasi, seminar dan FGD serta pemberian materi oleh narasumber. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pengabdian masyarakat di Desa Keraton telah tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.
Problematika Hukum Salat Gerhana Yang Tidak Tampak
Peristiwa gerhana Matahari maupun Bulan merupakan fenomena alam yang terjadi dua higga tiga kali di setiap tahunnya. Seluruh umat islam di anjurkan untuk melaksanakan salat sunnah gerhana ketika sedang terjadi gerhana. Namun fenomena gerhana tidak selalu dapat dilihat langsung dari Bumi karena kondisi cuaca yang menghalangi sehingga fenomena gerhana Matahari atau Bulan menjadi tidak terlihat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum shalat gerhana ketika tidak tampak dalam artian tertutup mendung. Hasilnya menunjukkan bahwa apabila terjadi gerhana kemudian gerhana tersebut tertutup oleh awan atau debu atau penghalang lainnya, maka hendaknya melaksanakan salat gerhana saat mengetahui telah terjadi gerhana, karena kondisi tersebut masih dalam gerhana selama meyakini kapan akan selesainya waktu gerhana. Ketika terlihat gerhana dengan kondisi awan tipis atau langit cerah atau berawan kemudian ragu maka hendaklah menunggu melaksanakan shalat hingga memang yakin telah terjadi gerhana. Dalam artian jika gerhana tidak terlihat karena tertutup oleh mendung, atau lainnya, meskipun ada informasi adanya gerhana, maka anjuran melaksanakan salat gerhana tetap menjadi gugur.