JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan
Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan adalah jurnal ilmiah yang fokus dalam publikasi hasil penelitian dalam kajian filsafat, agama dan kemanusiaan dalam orientasi transformatif. Jurnal Yaqzhan berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori, serta ulasan fenomena yang transformatif dan kontekstual. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan terbit secara berkala dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Yaqzhan terbuka umum bagi peneliti, praktisi, dan pemerhati kajian filsafat, agama dan kemanusiaan. Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang bekerja sama dengan Asosiasi Aqidah dan Filsafat Islam AAFI. Jurnal ini pertama kali terbit pada tahun 2016. Saat ini Jurnal Yaqzhan telah terakreditasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan indeksasi SINTA 2 dan indeksasi internasional DOAJ. _____________________________________________________________________________________________ Yaqzhan Journal: Analysis of Philosophy, Religion and Humanity is a scholarly journal focused on publishing research in the fields of philosophy, religion, and humanity with a transformative orientation. Yaqzhan Journal features articles derived from research findings, conceptual ideas, critical studies, theoretical applications, and reviews of transformative and contextual phenomena. Yaqzhan Journal: Analysis of Philosophy, Religion and Humanity is published biannually, in June and December. The journal is openly accessible to researchers, practitioners, and observers in the fields of philosophy, religion, and humanity. It is managed by the Department of Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin and Adab, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, in collaboration with the Association of Aqidah and Islamic Philosophy (AAFI). This journal was first published in 2016 and is currently accredited by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia with SINTA 2 accreditation and indexed internationally by DOAJ. P-ISSN : 2407-7208 E-ISSN : 2528-5890
COPYRIGHT NOTICE Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Integration of The Principles of Fiqh Muamalah With Customary Law in Land Sale and Purchase Practices in The Dayak Community of Central Kalimantan
ABSTRACT: This research examines the integration of the principles of Fikih Muamalah with customary law in the practice of buying and selling land in the Dayak community of Central Kalimantan. Land for the Dayak community is not only seen as an economic asset, but also as an ancestral heritage and cultural identity that is managed collectively. Problems arise when customary land is not fully accommodated in formal law, so it often causes disputes, especially when it intersects with corporate and government interests. This research uses a juridical-empirical approach with primary data sources in the form of in-depth interviews with Damang Kepala Adat, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, religious leaders, and the community; as well as secondary data in the form of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Perda No. 16 of 2008, Pergub No. 13 of 2009, and related literature. The results show that there is an intersection between sharia principles such as huriyyatul 'aqad (freedom of contract), party competence, object clarity, and fairness in transactions with Dayak customary mechanisms, such as customary deliberations, land inventory and mapping, issuance of Land Certificate (SKT), and public announcement for 21 days. This integration creates a model of land sale and purchase that is religiously valid, recognized by the customary community, and has the force of positive law. This model has the potential to be a solution to customary land conflicts as well as an example of legal harmonization in other areas with strong customary communities. Keywords: Fiqh Muamalah; Dayak Customary Law; Land Sale and Purchase. ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji integrasi prinsip fikih muamalah dengan hukum adat dalam praktik jual beli tanah di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Tanah bagi masyarakat Dayak tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai warisan leluhur dan identitas budaya yang dikelola secara kolektif. Permasalahan muncul ketika tanah adat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam hukum formal, sehingga sering menimbulkan sengketa, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan korporasi dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan Damang Kepala Adat, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, tokoh agama, dan masyarakat; serta data sekunder berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Perda No. 16 Tahun 2008, Pergub No. 13 Tahun 2009, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip syariah seperti huriyyatul ‘aqad (kebebasan berakad), kecakapan pihak, kejelasan objek, dan keadilan dalam transaksi dengan mekanisme adat Dayak, seperti musyawarah adat, inventarisasi dan pemetaan tanah, penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), serta pengumuman publik selama 21 hari. Integrasi ini melahirkan model jual beli tanah yang sah secara agama, diakui masyarakat adat, dan memiliki kekuatan hukum positif. Model tersebut berpotensi menjadi solusi penyelesaian konflik tanah adat sekaligus menjadi contoh harmonisasi hukum di wilayah lain yang memiliki komunitas adat kuat. Kata Kunci: Fikih Muamalah; Hukum Adat Dayak; Jual Beli Tanah.
Copyright (c) 2026 Ariyadi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Faktor Penghambat Integrasi Budaya Arab-Melayu di Palembang: Endogami dalam Perspektif Historis dan Sosial-Budaya
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik endogami memengaruhi proses integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang serta menjelaskan faktor-faktor historis yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi pustaka yang didukung oleh sumber lisan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endogami pada masyarakat Arab, khususnya golongan Sayid, pada dasarnya merupakan tradisi yang telah dibawa dari Hadramaut sebagai upaya menjaga kesinambungan nasab (ahl al-bayt). Namun, dalam konteks Palembang, praktik tersebut mengalami penguatan melalui dinamika sejarah. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kedudukan sosial-politik masyarakat Arab yang relatif tinggi mendorong terbentuknya pola pernikahan dengan kalangan elite. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, kebijakan penggolongan penduduk dan segregasi permukiman semakin memperkuat eksklusivitas komunitas Arab. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perkawinan endogami tetap bertahan sebagai norma sosial yang membatasi integrasi melalui institusi pernikahan. Meskipun proses akulturasi budaya Arab–Melayu berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, bahasa, ekonomi, dan tradisi, integrasi melalui hubungan kekerabatan berkembang secara lebih terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi budaya Arab–Melayu tidak semata-mata disebabkan oleh praktik endogami, melainkan oleh proses historis yang memperkuat dan mempertahankan praktik tersebut sebagai bagian dari identitas sosial komunitas Arab di Palembang. Kata Kunci: Integrasi Budaya; Arab-Melayu Palembang;endogami; Sosial-Budaya. ABSTRACT: This study aims to analyze how endogamous marriage has influenced the process of Arab–Malay cultural integration in Palembang and to explain the historical factors that reinforced the persistence of this practice. The research employs the historical method, consisting of heuristics (data collection through archival research and interviews), source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that endogamy among the Arab community, particularly the Sayyid (Ba'Alawi) group, was not a tradition that originated in Palembang but had been inherited from Hadramaut as a means of preserving genealogical continuity (ahl al-bayt). Within the Palembang context, however, this practice was reinforced by historical developments. During the Palembang Sultanate, the relatively privileged socio-political position of the Arab community encouraged marital alliances with the local aristocracy. Subsequently, under Dutch colonial rule, legal classification of the population and residential segregation further strengthened the exclusivity of the Arab community. These historical processes contributed to the institutionalization of endogamy as a social norm that limited cultural integration through intermarriage. Although Arab–Malay cultural interaction developed in various aspects of public life, including religion, language, commerce, architecture, and religious traditions, integration through kinship relations remained relatively limited. This study argues that the limited cultural integration between Arabs and Malays in Palembang should not be understood solely as a consequence of endogamous marriage itself, but rather as the outcome of historical processes that reinforced and sustained endogamy as an important component of Arab communal identity. Keywords: Cultural Integration; Arab-Malay Palembang; Endogamy; Socio-Cultural.
Copyright (c) 2026 Apriana, Heryati, Fatmah, Dewi Purnama Sari https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Representasi Rempah dalam Kitab Primbon Betaljemur Adammakna: Analisis Semantik Leksikal terhadap Pengetahuan Pengobatan Tradisional Jawa
ABSTRAK: Leksikon rempah dalam Kitab Primbon Betaljemur Adammakna merepresentasikan pengetahuan pengobatan tradisional masyarakat Jawa yang belum banyak dikaji melalui perspektif semantik leksikal. Penelitiaan ini bertujuan mendeskripsikan bentuk linguistik, bentuk fisik, makna leksikal, dan fungsi rempah sebagaimana direpresentasikan dalam Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semantik leksikal. Data berupa leksikon rempah pada halaman 47-53 Kitab Primbon Betaljemur Adammakna yang dikumpulkan melalui metode simak dengan teknik baca dan catat, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis dokumen berdasarkan teori semantik leksikal Abdul Chaer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leksikon rempah terdiri atas bentuk monomorfemis dan polimorfemis dengan bentuk fisik yang didominasi oleh rimpang dan daun. Makna leksikal setiap leksikon memiliki hubungan yang konsisten antara leksem dan referennya, bersifat referensial, serta tidak menunjukkan gejala polisemi maupun ambiguitas. Dari aspek fungsi, rempah memperlihatkan dominasi fungsi antiradang, karminatif, dan antimikroba dengan kecenderungan penggunaan beberapa rempah secara berulang dalam berbagai formulasi ramuan pengobatan tradisional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem penamaan rempah dalam Kitab Primbon Betaljemur Adammakna tidak hanya berfungsi sebagai penanda linguiistik, tetapi juga merepresentasikan sistem pengetahuan pengobatan tradisional yang terdokumentasi melalui bahasa. Kata Kunci: Semantik Leksikal; Leksikon Rempah; Pengobatan Tradisional; Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. ABSTRACT: The spice lexicon in Kitab Primbon Betaljemur Adammakna represents the traditional medicinal knowledge of Javanese society that has received limited attention from the perspective of lexical semantic. This study aims to describe the linguistic forms, physical forms, lexical meanings, and functions of spices as represented in Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. The study employed a descriptive qualitative method with a lexical semantic approach. The data consisted of spice lexicon found on pages 47-53 of Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, colleced through observation, intensive reading, and note-taking techniques, and analyzed using document analysis based on Abdul Chaer’s lexical semantic theory. The findings reveal that the spice lexicon consist of monomorphemic and polymorphemic forms, with rhizomes and leaves as the predominant physical forms. Each lexical item demonstrates a consistent relationship betwen the lexeme and its referent, exhibiting referential meaning without evidence of polysemy or lexical ambiguity. In terms of function, antiinflamatory, carminative, and antimicrobial properties are the most dominant, while several spices recur across various traditional medicinal formulations. These findings indicate that the spice lexicon in Kitab Primbon Betaljemur Adammakna functions not only as a linguistic marker but also as a representation of the traditional medicinal knowledge preserved through the manuscript. Keywords: Lexical Semantics; Spice Lexicon; Traditional Medicine; Kitab Primbon Betaljemur Adammakna.
Copyright (c) 2026 Kaka Kosasih, Eka Yuli Astuti, Ermi Dyah Kurnia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
From Moral Advocacy to Coercive Protest: A Six-Dimensional Normative Framework Grounded in Mill’s Harm Principle for Evaluating Vegan Activism
ABSTRACT: This study examines the ethical boundary between persuasive advocacy, disruptive protest, and fanatical coercion in vegan activism by analysing how moral identity, stigma, movement boundaries, digital representation, and public responses shape activist practices and their ethical evaluation. It employs a structured narrative literature review, thematic synthesis, and philosophical analysis of twelve purposively selected peer-reviewed publications issued between 2017 and 2025 and identified through Google Scholar, publisher databases, and academic library catalogues. The themes were evaluated primarily through Mill’s Harm Principle, supplemented by Rousseau’s account of civic freedom and Voltaire’s theory of tolerance. Six themes emerged: moral and social identity; lifestyle and collective activism; perceived moral threat, prejudice, and stigma; movement-boundary disputes; digital mediation and contested representation; and public responses to vegan protest. The findings show that strong moral commitment and public disapproval do not independently constitute fanaticism. Rather, the ethical threshold is crossed when tactics seriously restrict agency or safety through intimidation, threats, confinement, dangerous obstruction, or sustained personalized harassment. Building on this normative analysis, the study develops a conduct-based account of fanatical coercion and constructs a six-dimensional normative framework encompassing severity, agency, responsibility, proportionality, safeguards, and reciprocity. Developed in this study rather than directly formulated by Mill, the framework is grounded primarily in Mill’s Harm Principle and supplemented by Rousseau’s account of civic freedom and Voltaire’s theory of tolerance. It distinguishes morally unsettling or disruptive advocacy from coercive interference and may assist activists, public authorities, and media institutions in evaluating tactics while regulating harmful conduct rather than political viewpoints. Keywords: Fanatical Coercion; Harm Principle; Moral Identity; Protest Ethics; Vegan Activism ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji batas etis antara advokasi persuasif, protes disruptif, dan pemaksaan fanatik dalam aktivisme vegan dengan menganalisis bagaimana identitas moral, stigma, batas gerakan, representasi digital, dan respons publik membentuk praktik aktivisme serta penilaian etis terhadapnya. Penelitian menggunakan tinjauan literatur naratif terstruktur, sintesis tematik, dan analisis filosofis terhadap dua belas publikasi ilmiah yang telah melalui telaah sejawat, diterbitkan pada 2017–2025, dan dipilih secara purposif melalui Google Scholar, basis data penerbit, serta katalog perpustakaan akademik. Tema-tema yang ditemukan dievaluasi terutama melalui Prinsip Kerugian Mill, dengan dukungan konsep kebebasan sipil Rousseau dan teori toleransi Voltaire. Enam tema diidentifikasi: identitas moral dan sosial; gaya hidup dan aktivisme kolektif; ancaman moral yang dipersepsikan, prasangka, dan stigma; perselisihan batas gerakan; mediasi digital dan representasi yang diperdebatkan; serta respons publik terhadap protes vegan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen moral yang kuat dan penolakan publik tidak dengan sendirinya merupakan fanatisme. Batas etis terlampaui ketika taktik secara serius membatasi agensi atau keselamatan melalui intimidasi, ancaman, pengurungan, penghalangan berbahaya, atau pelecehan personal berkelanjutan. Berdasarkan analisis normatif tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep pemaksaan fanatik berbasis perilaku dan membangun kerangka normatif enam dimensi yang mencakup tingkat keparahan, agensi, tanggung jawab, proporsionalitas, perlindungan, dan resiprositas. Kerangka ini dikembangkan oleh penelitian ini, bukan dirumuskan langsung oleh Mill, dan berlandaskan terutama pada Prinsip Kerugian Mill dengan dukungan Rousseau dan Voltaire. Kerangka ini membedakan advokasi disruptif dari intervensi koersif tanpa menganggap seluruh disrupsi sebagai tindakan yang merugikan. Kata Kunci: Aktivisme Vegan; Etika Protes; Identitas Moral; Pemaksaan Fanatik; Prinsip Kerugian.
Copyright (c) 2026 Nethio Putra Perraudeau, Juwaria Muqtadir https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Reconstructing The Moral Role of Mamak in Minangkabau Islamic Education in The Digital Era: The Hybrid Kinship Pedagogy Model
ABSTRACT: The digital era has profoundly transformed patterns of religious socialization within Muslim families. Through social media, online platforms, and internet-based communication, the moral authority once anchored in family and customary figures has shifted toward a digital space that is increasingly individualistic and algorithmic. This transformation has directly weakened the moral role of the mamak (maternal uncle) in the religious upbringing of his kemenakan in Minangkabau society, without implying that all mamak uniformly fulfil this role; the focus is on its moral dimension at the personal and kinship levels. The study aims to reconstruct the moral role of the mamak in Minangkabau Islamic education in the digital era, grounded in Sunnah values and local wisdom. A qualitative library-research design with field confirmation was employed, with scholarly literature and classical hadith collections as the primary data, supported by a purposively selected set of contextual interviews with Minangkabau adat practitioners. Data were analysed using descriptive-analytical, socio-pedagogical, and thematic-contextual hadith (mawḍūʻī) approaches, and interpreted through attachment, ecological-systems, and social-identity perspectives. The findings show that digitalization has progressively marginalized the mamak's involvement in shaping the religious identity of the kemenakan, while Sunnah values concerning the moral responsibility of adult male kin remain normatively relevant. The study proposes the Hybrid Kinship Pedagogy model, positioning the mamak as moral mentor, cultural mediator, and digital-literacy companion. Keyword: Mamak; Minangkabau; Hybrid Kinship Pedagogy. ABSTRAK: Era digital telah secara mendalam mengubah pola sosialisasi keagamaan dalam keluarga Muslim. Melalui media sosial, platform daring, dan komunikasi berbasis internet, otoritas moral yang semula berpusat pada keluarga dan figur adat bergeser ke ruang digital yang semakin individualistis dan algoritmik. Transformasi ini secara langsung melemahkan peran moral mamak (saudara laki-laki ibu) dalam pembinaan keagamaan kemenakannya di masyarakat Minangkabau, tanpa mengasumsikan bahwa seluruh mamak secara seragam menjalankan peran ini; fokus penelitian ini adalah dimensi moralnya di tingkat personal dan kekerabatan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran moral mamak dalam pendidikan Islam Minangkabau di era digital, berlandaskan nilai-nilai Sunnah dan kearifan lokal. Digunakan desain penelitian kepustakaan kualitatif dengan konfirmasi lapangan, dengan literatur ilmiah dan koleksi hadis klasik sebagai data primer, didukung sejumlah wawancara kontekstual yang dipilih secara purposif terhadap praktisi adat Minangkabau yang aktif dalam kehidupan kekerabatan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, sosio-pedagogis, dan tematik-kontekstual hadis (mawḍūʻī), serta diinterpretasikan melalui perspektif kelekatan, sistem ekologi, dan identitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi secara progresif meminggirkan keterlibatan mamak dalam membentuk identitas keagamaan kemenakan, sementara nilai-nilai Sunnah mengenai tanggung jawab moral kerabat laki-laki dewasa, yaitu waliy, kafil, dan tarbiyah, tetap relevan secara normatif. Penelitian ini mengusulkan model Hybrid Kinship Pedagogy, yang memosisikan mamak sebagai mentor moral, mediator budaya, dan pendamping literasi digital, sebagai strategi memperkuat ketahanan identitas keagamaan generasi muda Minangkabau. Kata Kunci: Mamak; Minangkabau; Hybrid Kinship Pedagogy.
Copyright (c) 2026 Ahmad Suryadi, Khairil Husaini Bin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Kesewenang-wenangan Normatif Metode Levels of Abstraction Floridi, Meta-LoA, dan Bukti Pelanggaran Hak Asasi Manusia Digital di Indonesia
ABSTRAK: Metode Levels of Abstraction (LoA) merupakan pijakan metodologis bagi etika informasi Luciano Floridi karena metode ini memungkinkan evaluasi moral atas sistem-sistem informasional dari berbagai sudut pandang (observable) sekaligus mengklaim netralitas deskriptif di antara sudut pandang tersebut. Artikel ini berargumen bahwa fleksibilitas tersebut justru menjadi kerentanan terbesar kerangka kerja ini, sebab tanpa adanya kriteria yang mengikat mengenai level abstraksi mana yang harus diutamakan ketika penilaian moral dipertaruhkan, metode LoA dapat digunakan untuk memilih sudut pandang mana pun yang menguntungkan suatu aktor sembari menyembunyikan kerugian terhadap martabat manusia. Artikel ini mengembangkan kritik tersebut secara sistematis, membangun meta-LoA sebagai hierarki normatif tiga tingkat yang menempatkan martabat manusia sebagai observable tertinggi yang mengikat, dan menguji kerangka kerja tersebut terhadap tiga kasus kontemporer di Indonesia, yaitu kebocoran data massal serta lambannya penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, praktik penagihan predatori dalam pinjaman daring yang mengeksploitasi data pribadi hingga menimbulkan korban jiwa, dan tata kelola algoritmik pekerja platform ojek daring yang mata pencahariannya diputus tanpa proses yang adil (due process). Pada setiap kasus, aktor-aktor terkait mengevaluasi sistem mereka pada level abstraksi teknis, finansial, atau operasional mana pun yang paling menguntungkan, sembari menunda atau mengabaikan evaluasi pada level martabat manusia. Artikel ini menyimpulkan bahwa kesewenang-wenangan normatif LoA bukan sekadar persoalan internal bagi filsafat informasi, melainkan mekanisme yang secara nyata memfasilitasi ethics washing dan pelanggaran hak asasi manusia dalam tata kelola digital, serta mengusulkan agar penilaian dampak terhadap martabat manusia (human-dignity impact assessment) dijadikan langkah pertama yang wajib dalam regulasi perlindungan data dan ekonomi platform. Kata Kunci: Levels of Abstraction; Meta-LoA; Etika Informasi; Luciano Floridi; Hak Asasi Manusia Digital; Tata Kelola Platform. ABSTRACT: The method of Levels of Abstraction (LoA) is the methodological cornerstone of Luciano Floridi's information ethics, and it enables the moral evaluation of informational systems from multiple viewpoints (observables) while claiming descriptive neutrality among them. This article argues that this flexibility is the framework's greatest vulnerability, because absent a binding criterion for which level of abstraction must take precedence when moral judgment is at stake, the LoA method can be used to select whichever viewpoint benefits an actor while concealing harm to human dignity. The article develops this critique systematically, constructs meta-LoA as a three-tier normative hierarchy placing human dignity as the highest binding observable, and tests the framework against three contemporary Indonesian cases, namely a mass data breach and the sluggish enforcement of Indonesia's Personal Data Protection Law, predatory debt-collection practices in online lending that exploit personal data to the point of fatal harm, and the algorithmic governance of ride-hailing platform workers whose livelihoods are terminated without due process. In each case, the relevant actors evaluate their systems at whichever technical, financial, or operational level of abstraction is most favorable, while deferring or omitting evaluation at the level of human dignity. The article concludes that LoA's normative arbitrariness is not merely an internal problem for the philosophy of information but a mechanism that materially facilitates ethics washing and human rights violations in digital governance, and it proposes that human-dignity impact assessment be made the mandatory first step in data-protection and platform-economy regulation. Keywords: Levels of Abstraction; Meta-LoA; Information Ethics; Luciano Floridi; Digital Human Rights; Platform Governance.
Copyright (c) 2026 Fransiskus Sabar, M. Mukhtasar Syamsuddin, Samuel Soi, Adrianus Mai https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Dinamika Spiritual dan Pemikiran Metafisika Ibn ‘Arabi
ABSTRAK: Ibnu Arabi identik dengan konsep Wahdatul Wujud. Doktrin esoterisnya menjadi pijakan dan prinsip serta jalan mengenal Sang Realitas. Meskipun ajarannya menurut Schuon dianggap sebagai spiritual paradox, tetapi hal ini yang membedakan antara tasawuf amaliah pendahulunya, sementara Ibnu Arabi menjadikan tasawufnya sebagai ajaran metafisis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pembacaan hermeneutic-phenomenology Richard Maurice Bucke, dan fenomenologi hermenetika Heidegger untuk mengungkapkan fenomena secara ontologis, dalam menganalisa tiga buku Ibnu Arabi yakni, Futuhat al Makkiyah, Fushush al- Hikam dan Syajarah al-Kawun untuk menemukan makna spiritual ajaran Ibnu Arabi, dengan mengurai tiga konsep metafisikanya, yaitu al-Haqq, tanzih tasbih, dan al-a’yan al-tsabitah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut membentuk suatu struktur metafisika yang saling berkaitan. Al-Haqq merupakan Realitas Absolut yang tidak terbatas dan tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh konsep maupun bahasa manusia. Relasi antara aspek transendensi dan imanensi Tuhan dijelaskan melalui kesatuan tanzih dan tasybih, sehingga Tuhan dipahami sekaligus melampaui segala sesuatu dan hadir melalui manifestasi nama serta sifat-Nya. Sementara itu, al-A‘yan al-Tsabitah berfungsi sebagai hakikat-hakikat tetap dalam ilmu Ilahi yang menjadi penghubung antara al-Haqq dan alam fenomenal. Keseluruhan struktur tersebut berlangsung melalui proses tajalli secara bertingkat, sehingga alam tidak dipahami sebagai realitas yang identik dengan Tuhan, melainkan sebagai manifestasi keberadaan-Nya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Wahdat al-Wujud dalam pemikiran Ibn ‘Arabi tidak hanya merupakan doktrin tentang kesatuan wujud, tetapi juga merupakan arsitektur metafisika yang mengintegrasikan dimensi ontologis dan spiritual dalam memahami hubungan antara Realitas Absolut, manifestasi wujud, dan alam. Kata Kunci: Ibn ‘Arabi; Wahdatul Wujud; Esoterik; Fenomenologi. ABSTRACT: Ibn Arabi is widely associated with the concept of Wahdat al-Wujud (the Unity of Being). His esoteric doctrine serves as a foundation, guiding principle, and spiritual path toward knowing the Ultimate Reality. Although Schuon characterizes his teachings as a form of spiritual paradox, this very characteristic distinguishes Ibn Arabi's thought from the practical Sufism of his predecessors, as he developed Sufism into a metaphysical doctrine. This study employs a qualitative approach using Richard Maurice Bucke's hermeneutic phenomenology and Heidegger's phenomenological hermeneutics to explore phenomena ontologically. The analysis focuses on three major works by Ibn Arabi—Futuhat al-Makkiyyah, Fusus al-Hikam, and Shajarat al-Kawn—to uncover the spiritual significance of his teachings by examining three central metaphysical concepts: al-Haqq, tanzih and tashbih, and al-A'yan al-Thabitah. The findings demonstrate that these three concepts constitute an interconnected metaphysical structure. Al-Haqq represents the Absolute Reality, which is infinite and cannot be fully apprehended through human concepts or language. The relationship between God's transcendence and immanence is articulated through the unity of tanzih and tashbih, whereby God is understood as simultaneously transcending all things and being present through the manifestation of His Names and Attributes. Meanwhile, al-A'yan al-Thabitah refers to the immutable entities within Divine Knowledge that function as an intermediary between al-Haqq and the phenomenal world. This entire metaphysical structure unfolds through the successive process of tajalli (self-disclosure or manifestation), whereby the world is not understood as identical with God, but rather as a manifestation of His Being. Thus, this study demonstrates that Wahdat al-Wujud in Ibn Arabi's thought is not merely a doctrine concerning the unity of Being, but also a metaphysical architecture that integrates ontological and spiritual dimensions in understanding the relationship between Absolute Reality, the manifestation of Being, and the phenomenal world. Keywords: Ibn ‘Arabi; Wahdat al-Wujud; Esoterism; Hermeneutic.
Copyright (c) 2026 Zainun Nasihah, Izzuddin, Inda Kartika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Behavioural Rationality in Religious Tourism : Exploring the Rationality Behind Tourist Action in Cirebon
ABSTRACT: This study aims to analyze the behavioural rationality of tourists in the context of religious tourism at the Sunan Gunung Jati Shrine and Bodhi Sejati Temple from the perspective of Islamic behavioural rationality. The study seeks to understand how pilgrimage motives, spiritual experiences, and religious values influence travel decisions and tourist movement patterns. A descriptive qualitative method was employed using phenomenological and sociological approaches. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving pilgrimage tourists visiting the Sunan Gunung Jati Shrine and Bodhi Sejati Temple. The data were subsequently analyzed thematically using data triangulation techniques. The findings reveal diverse forms of behavioural rationality, reflecting a combination of instrumental rationality, affective rationality, traditional rationality, and value-oriented religious rationality. Instrumental rationality is manifested in tourists’ choices of transportation and their motivations for selecting particular destinations. Affective rationality is reflected in the selection of attractions and tourism activities that generate feelings of happiness and personal satisfaction. Traditional rationality is evident in tourists’ adherence to religious traditions when determining the destinations they visit. Meanwhile, value-oriented religious rationality is expressed through decisions guided by religious beliefs and spiritual commitments. These findings indicate that the behaviour of pilgrimage tourists is not driven solely by utilitarian considerations, but also by the pursuit of spiritual meaning and the internalization of religious values. Keywords: Religious Tourism; Behaviour Rationality Tourist; Religion Motivation of Tourist. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas perilaku wisatawan dalam konteks wisata religi di Makam Sunan Gunung Jati dan Vihara Bodhi Sejati berdasarkan perspektif rasionalitas perilaku Islami. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana motif ziarah, pengalaman spiritual, dan nilai-nilai keagamaan memengaruhi keputusan perjalanan serta pola pergerakan wisatawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan wisatawan peziarah yang berkunjung ke Makam Sunan Gunung Jati dan Vihara Bodhi Sejati, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian mengungkap beragam bentuk rasionalitas perilaku yang mencerminkan kombinasi rasionalitas instrumental berdasarkan pilihan transportasi dan motivasi memilih destinasi. Afektif, pilihan atraksi dan aktivitas wisata sebagai sebuah kebahagiaan.Tradisional,kepatuhan pada tradisi keagamaan ketika menentukan destinasi yang dikunjungi dan rasionalitas berbasis nilai-nilai keagamaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku wisatawan religi tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan utilitarian, tetapi juga oleh pencarian makna spiritual dan penghayatan nilai-nilai agama. Kata Kunci: Wisata Religi; Rasionalitas Perilaku Wisatawan Religi; Motivasi Kegamaan Wisatawan.
Copyright (c) 2026 Hafni Khairunnisa, Hanung Rohmawati https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Religious Service Logic (RSL): Kerangka Teoretis Baru Untuk Memahami Otoritas Keagamaan Digital
ABSTRAK: Penelitian ini mengembangkan dan menguji kerangka Religious Service Logic (RSL) untuk membaca reproduksi otoritas keagamaan Islam digital di Indonesia sebagai praktik relasional dan ko-kreatif, mengingat pendekatan mediatisasi agama dan kajian religious influencer masih cenderung menekankan otoritas sebagai atribut yang melekat pada aktor, alih-alih sebagai hasil relasi yang terus dinegosiasikan. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan strategi netnografi terhadap praktik dakwah digital Felix Siauw dan Dennis Lim di Instagram, TikTok, dan Instagram, mensintesiskan teori habitus-modal simbolik Bourdieu dan tradisi diskursif Talal Asad, dilengkapi wawancara purposive terhadap 270 audiens aktif dan analisis dokumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas Felix Siauw dan Dennis Lim dibentuk bukan oleh legitimasi keilmuan formal semata, melainkan turut dibentuk oleh ko-kreasi nilai melalui narasi konversi personal, kerentanan biografis, dan keterlibatan afektif audiens di ruang algoritmik. Data engagement lintas platform dan hasil survei 270 responden ditempatkan sebagai data pendukung yang memperlihatkan pola tersebut secara empiris termasuk temuan bahwa 48,3% responden memandang otoritas keagamaan kini terbuka bagi "semua orang yang penting rasional" bukan sebagai temuan utama itu sendiri. Penelitian ini menawarkan lima proposisi relasional (RP1–RP5) yang menjelaskan pergeseran kecenderungan otoritas dari model struktural menuju model yang lebih relasional-partisipatif, sebagai kontribusi konseptual utama bagi kajian otoritas keagamaan digital. Kata Kunci: Religious Service Logic; Otoritas Keagamaan Digital; Habitus dan Modal Simbolik; Tradisi Diskursif; Dakwah Digital. ABSTRACT: This study develops and tests a Religious Service Logic (RSL) framework to interpret the reproduction of digital Islamic religious authority in Indonesia as a relational and co-creative practice. This approach addresses the tendency of existing scholarship specifically regarding the mediatization of religion and religious influencers to view authority as an attribute inherent to the actor rather than as the outcome of continuously negotiated relationships. Employing a descriptive qualitative design and a netnographic strategy, the study examines the digital dakwah (preaching) practices of Felix Siauw and Dennis Lim across Instagram and TikTok. It synthesizes Bourdieu’s theory of habitus and symbolic capital with Talal Asad’s discursive tradition, supplemented by purposive interviews with 270 active audience members and an analysis of digital documents. The findings reveal that the authority of Felix Siauw and Dennis Lim is not shaped solely by formal scholarly legitimacy; rather, it is constructed through the co-creation of value involving personal conversion narratives, biographical vulnerability, and audience affective engagement within algorithmic spaces. Cross-platform engagement data and survey results from the 270 respondents serve as supporting evidence that empirically demonstrates these patterns including the finding that 48.3% of respondents view religious authority as now open to "anyone who is rational" though these statistics do not constitute the study's primary finding. The research proposes five relational propositions (RP1–RP5) that elucidate the shift in authority from a structural model toward a more relational-participatory one, offering a significant conceptual contribution to the study of digital religious authority. Keywords: Religious Service Logic; Digital Religious Authority; Habitus and Symbolic Capital; Discursive Tradition; Digital Da'wah.
Copyright (c) 2026 Nur Kholik, Sigit Purnama, Muqowim https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Peranan Perguruan Tinggi Islam dalam Melestarikan Ilmu Qiraat di Sumatera Barat
ABSTRAK: Persoalan utama penelitian ini adalah bagaimana peran Perguruan Tinggi Islam dalam mempertahankan Ilmu Qiraat di Sumatera Barat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Perguruan Tinggi Islam di Sumatera Barat dalam melestarikan Ilmu Qiraat. Artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui kaidah Imam Qiraat yang dijadikan sebagai mata kuliah wajib pada Perguruan Tinggi Islam di Sumatera Barat. Data dan maklumat dikumpulkan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Program Pembelajaran Ilmu Qiraat pada Perguruan Tinggi Islam di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Islam di Sumatera Barat sangat berperan dan memiliki kontribusi signifikan dalam melestarikan Ilmu Qiraat yang diwujudkan dalam kurikulum pembelajaran dan menerbitkan karya ilmiah dan buku ajar berhubung kait dengan Ilmu Qiraat. Terdapat tiga Perguruan Tinggi Islam di Sumatera Barat yang menjadikan Ilmu Qiraat sebagai mata kuliah wajib, yaitu Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang pada Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Institut Darul Qur’an (IDAQU) Payakumbuh pada Prodi Studi Islam dan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu al-Qur’an (STAI-PIQ) Sumatera Barat pada Prodi Pendidikan Agama Islam, Ilmu Hadis dan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. ABSTRACT: The science of Qiraat is one of the core disciplines of Qur’anic studies and plays a crucial role in preserving the authenticity of Qur’anic recitation. Amid the currents of modernization and the declining interest of younger generations in classical Islamic scholarship, the sustainability of Qiraat studies faces various challenges. Islamic higher education institutions, as centers for intellectual and scholarly development, bear a strategic responsibility in preserving and advancing this discipline. This study aims to analyze the role of Islamic higher education institutions in West Sumatra in maintaining the existence and continuity of the science of Qiraat. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing observation, interviews, and documentation studies of curricula, academic activities, and Qiraat development programs. The findings indicate that Islamic higher education institutions play an active role through the integration of Qiraat courses into the curriculum, the mentoring of students through halaqah-based learning and the organization of Qira’at training programs, as well as collaboration with pesantren and religious institutions. Furthermore, these institutions function as centers for the regeneration of competent qāriʾ and scholars dedicated to the science of Qiraat. Thus, Islamic higher education institutions hold a strategic role in preserving the science of Qiraat in West Sumatra through formal education, non-formal activities, and community engagement.
Copyright (c) 2026 Parlindungan Simbolon, Yundri Akhyar, Waldi Saputra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Pendidikan Seksual Komprehensif di Era Digital: Analisis Terhadap Tren Perilaku Seksual Remaja
ABSTRAK: Di tengah masifnya penggunaan media sosial yang disalahgunakan, kebijakan terkait Pendidikan seksual di Indonesia masih gamang. Fenomena alter atau digital prostitution yang merambah membuat remaja Indonesia sangat rentan mengalami apa yang disebut sebagai Non Consensual Intimate Image dan kekerasan gender berbasis online lainya. Data Goodstat menunjukan Indonesia memiliki potensi generasi sebaganyak 88 – 110 juta jiwa dengan usia muda. Sedangkan data lainya menunjukan bahwa lebih dari 60 persen remaja mengakses pornografi dan dating online sebagai aktivitas seksual. Maka, untuk menjaga potensi generasi tersebut, diperlukan Pendidikan seksual yang adaptif di era digital untuk membekali mereka dan mencegahnya dari paparan seksual. Metode yang digunakan Adalah studi kepustakaan dan pengamatan sosial, hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Pendidikan seksual yang adaptif dan terbuka sudah diterapkan di banyak negara Asia Tenggara seperti Thailand. Maka dari itu penting untuk membandingkan dan mereorientasikan apa yang sudah dicontohkan. ABSTRACT: In the midst of the massive misuse of social media, policies related to sexual education in Indonesia are still unclear. The phenomenon of alter or digital prostitution that pervasively makes Indonesian teenagers very vulnerable to experiencing what is called Non Consensual Intimate Image and other online-based gender violence. Goodstat data shows that Indonesia has a generation potential of 88-110 million people with a young age. Meanwhile, other data shows that more than 60 percent of teenagers access pornography and online dating as sexual activities. So, to maintain the potential of this generation, an adaptive sexual education is needed to equip them and prevent them from sexual exposure. The method used is a literature study and social observation, the results of the study show that the application of adaptive and educated sexual education has been applied in many Southeast Asian countries such as Thailand. Therefore, it is important to compare and reorient what has been exemplified.
Copyright (c) 2026 Naila Farah, Masriah, Muhamad Rizki Alfarel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Relasi Ontologis Guru dan Murid sebagai Dasar Humanisasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia
ABSTRAK: Penelitian ini berangkat dari pertanyaan penelitian:Bagaimana relasi ontologis guru murid dapat menjadi dasar bagi humanisasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia? Tujuan penelitian adalah mengungkap secara sistematis hakikat ontologis guru dan murid sebagai pemeran utama dalam pendidikan agama Islam, menganalisis relasi ontologis keduanya, dan menunjukkan bagaimana relasi tersebut membuka kemungkinan humanisasi PAI. Penelitian ini menggunakan kerangka ontologi Aristotelian dengan konsep actual being, potential being, causa, telos, dan energeia sebagai lensa utama, diperkaya oleh pemikiran pendidikan Islam serta perspektif kritis Paulo Freire tentang banking versus problem-posing education, dan konsep teacher as facilitator dari Carl Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis PAI hari ini bukan krisis metodologis melainkan krisis ontologis: guru dan murid kehilangan pemahaman akan hakikat mereka sebagai being yang sedang menjadi. Ketika relasi ontologis guru-murid dibangun atas dasar mutual recognition dan dialog sejati, pembelajaran PAI bergeser dari struktur dehumanis menuju humanis, dengan guru hadir sebagai actual being yang mengaktualisasi diri, murid diberdayakan sebagai potential being yang aktif, dan keduanya terlibat dalam transformasi bermakna menuju kedewasaan spiritual dan intelektual. ABSTRACT: This research begins from the research question: How can the ontological relation between teacher student serve as a foundation for the humanization of Islamic Religious Education (PAI) learning in Indonesia? The research objective is to systematically uncover the ontological nature of teacher and student as main actors in Islamic religious education, analyze their ontological relation, and demonstrate how this relation opens possibilities for PAI humanization. This research employs the Aristotelian ontological framework comprising the concepts of actual being, potential being, causa, telos, and energeia as the primary lens, enriched by Islamic education thought, as well as Paulo Freire's critical perspective on banking versus problemposing education, and Carl Rogers' concept of teacher as facilitator. The research findings demonstrate that the current PAI crisis is not a methodological crisis but an ontological one: teachers and students lose understanding of their nature as beings becoming. When the ontological relation between teacher and student is built on mutual recognition and genuine dialogue, PAI learning shifts from a dehumanizing structure to a humanizing one, with the teacher present as an actual being actualizing itself, the student empowered as an active potential being, and both engaged in meaningful transformation toward spiritual and intellectual maturity.
Copyright (c) 2026 Muhammad Aldam Shaka Pradipta, Puput Rahmania, Muhamad Parhan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Reorienting the Search for Happiness: Plato, Eudaimonia, and the Limits of Material Fulfillment
ABSTRACT: Happiness remains one of the most widely desired yet persistently misunderstood human aspirations. In modern life, many individuals continue to seek happiness through wealth, possessions, status, and achievement, even though such pursuits often fail to provide enduring fulfillment. This article examines that paradox by placing Plato’s concept of eudaimonia in dialogue with contemporary research on well-being, gratitude, mindfulness, and meaningful relationships. Using a qualitative interpretive literature review, the study analyzes Plato’s Republic alongside major philosophical and psychological scholarship on flourishing and subjective well-being. The review suggests that the repeated search for happiness is sustained by a misidentification of external goods as ends rather than means, by hedonic adaptation, and by the neglect of inner formation and relational depth. Plato remains valuable because he redirects attention from pleasure and possession toward virtue, psychic order, and the rational orientation of life toward the good. Contemporary psychology deepens this perspective by showing that gratitude, mindfulness, and meaningful social bonds play a central role in sustaining durable well-being. The article argues that true happiness is best understood as a reflective, relational, and ethically guided form of flourishing rather than as the accumulation of pleasurable experiences or material success. Keyword: Eudaimonia; Gratitude; Happiness; Mindfulness; Plato. ABSTRAK: Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan hidup yang paling diinginkan, namun sekaligus paling sering disalahpahami. Dalam kehidupan modern, banyak individu masih mencari kebahagiaan melalui kekayaan, kepemilikan, status, dan pencapaian, meskipun upaya tersebut sering kali tidak menghasilkan pemenuhan yang bertahan lama. Artikel ini mengkaji paradoks tersebut dengan menempatkan konsep eudaimonia dari Plato dalam dialog dengan penelitian kontemporer mengenai kesejahteraan, rasa syukur, mindfulness, dan relasi yang bermakna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka interpretatif dengan menganalisis karya Republic karya Plato serta literatur filsafat dan psikologi utama terkait flourishing dan kesejahteraan subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencarian kebahagiaan yang berulang dipertahankan oleh kesalahan dalam mengidentifikasi hal-hal eksternal sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana, oleh fenomena adaptasi hedonik, serta oleh pengabaian terhadap pembentukan batin dan kedalaman relasi. Pemikiran Plato tetap relevan karena mengarahkan kembali perhatian dari kesenangan dan kepemilikan menuju kebajikan, keteraturan jiwa, dan orientasi rasional kehidupan menuju kebaikan. Psikologi kontemporer memperkaya perspektif ini dengan menunjukkan bahwa rasa syukur, mindfulness, dan hubungan sosial yang bermakna berperan penting dalam menopang kesejahteraan yang berkelanjutan. Artikel ini berargumen bahwa kebahagiaan sejati lebih tepat dipahami sebagai bentuk flourishing yang reflektif, relasional, dan berlandaskan etika, bukan sebagai akumulasi pengalaman menyenangkan atau keberhasilan material. Kata Kunci: Eudaimonia, Rasa syukur, Kebahagiaan, Mindfulness, Plato.
Copyright (c) 2026 Fathiya Sekar Utami Dewi, Ni Putu Indah Cahya Prihatina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Refleksi Humanisme dalam Perspektif Erich Fromm berbasis Penelitian Pengembangan Modul Ajar Pendidikan Nilai dan Karakter Berbantuan Artificial Intelligence
ABSTRAK: Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan nilai dan karakter. Artikel ini bertujuan merefleksikan penggunaan AI dalam pendidikan nilai dari perspektif humanisme Erich Fromm dengan berpijak pada hasil penelitian pengembangan modul pembelajaran berbasis AI pada mata kuliah Teori Pendidikan Nilai dan Karakter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pijakan penelitian dan pengembangan terdahulu yang menerapkan metode Research and Development (R&D) melalui model Educational Design Research (EDR). Data empiris dianalisis melalui refleksi filosofis dengan menggunakan konsep being, having, dan automaton conformity dari Erich Fromm. Hasil refleksi menunjukkan bahwa AI tidak bersifat dehumanisasi apabila digunakan sebagai medium reflektif dan dialogis, bukan sebagai pengganti peran pendidik. Sebaliknya, AI dapat memperkuat proses pemaknaan nilai, kesadaran diri, dan tanggung jawab moral peserta didik ketika diintegrasikan dalam kerangka pedagogi humanistik. Artikel ini juga menegaskan bahwa peran pendidik tetap sentral sebagai subjek pedagogis dan penjaga orientasi nilai, sementara AI berfungsi sebagai mitra pedagogis yang mendukung pembelajaran reflektif. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian filsafat pendidikan dengan menawarkan kerangka humanisme reflektif sebagai dasar etis penggunaan AI dalam pendidikan nilai dan karakter di era digital. ABSTRACT: The development of Artificial Intelligence (AI) in education presents both opportunities and challenges for value and character education. This article aims to reflect on the use of AI in value education from the perspective of Erich Fromm’s humanism, grounded in the results of developmental research on an AI-based learning module implemented in the Theory of Value and Character Education course. The study adopts a qualitative approach, drawing upon prior Research and Development (R&D) employing the Educational Design Research (EDR) model. Empirical data are examined through a philosophical reflection using Erich Fromm’s concepts of being, having, and automaton conformity. The reflection reveals that AI is not inherently dehumanizing when positioned as a reflective and dialogical medium rather than as a substitute for educators. Instead, AI can enhance the process of value formation, self-awareness, and moral responsibility when integrated within a humanistic pedagogical framework. The article further emphasizes that educators remain central as pedagogical subjects and guardians of value orientation, while AI functions as a pedagogical partner that supports reflective learning. Theoretically, this study contributes to the field of philosophy of education by proposing a reflective humanistic framework as an ethical foundation for the use of AI in value and character education in the digital era.
Copyright (c) 2026 JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Korupsi sebagai Kegagalan Moral: Tinjauan Etika Deontologis Immanuel Kant
ABSTRAK: Fokus penelitian ini adalah membahas korupsi sebagai persoalan moral yang mendalam, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif. Melalui pendekatan etika deontologis Immanuel Kant, korupsi dianalisis sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kewajiban moral dan hukum moral universal. Dalam pandangan Kant, tindakan dianggap bermoral apabila dilakukan berdasarkan niat baik dan ketaatan terhadap prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Oleh karena itu, korupsi dipahami sebagai bentuk kegagalan moral karena dilakukan demi kepentingan pribadi dan mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama dan masyarakat luas. Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur filsafat moral yang secara khusus membahas pemikiran etika deontologis Immanuel Kant dan referensi terkait korupsi sebagai fenomena sosial. Pembacaan kritis atas literatur-literatur ini dibahas secara terperinci dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural dan hukum, tetapi juga penguatan kesadaran moral individu berdasarkan prinsip-prinsip etika universal Kantian. ABSTRACT: The focus of this study is to examine corruption as a profound moral issue, not merely as a legal violation or administrative misconduct. Through the deontological ethical approach of Immanuel Kant, corruption is analyzed as an act that contradicts the principles of moral duty and universal moral law. According to Kant, an action is considered moral if it is carried out based on good will and adherence to principles that can be universally applied as law. Therefore, corruption is understood as a form of moral failure, as it is driven by personal interests and neglects ethical responsibilities toward others and the broader society. The methodology used in this research is a literature study by reviewing philosophical texts on moral ethics, particularly those discussing Immanuel Kant’s deontological thought, as well as references related to corruption as a social phenomenon. A critical reading of these literatures is discussed in detail in this article. The findings of this study indicate that efforts to eradicate corruption require not only structural and legal approaches, but also the strengthening of individual moral awareness based on Kantian universal ethical principles.
Telaah Empiris-Positivistik Auguste Comte terhadap Fenomena Dispensasi Nikah di Indonesia
ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dispensasi nikah di Indonesia melalui perspektif empiris-positivistik Auguste Comte, guna memberikan pemahaman ilmiah yang objektif terhadap dinamika sosial-hukum yang berkembang pasca perubahan batas usia perkawinan. Subjek penelitian ini adalah praktik dispensasi nikah sebagai realitas sosial-hukum yang tercermin dalam putusan Pengadilan Agama, statistik perkara Badan Peradilan Agama, serta regulasi hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan landasan positivistik, melalui pengumpulan data empiris institusional yang dianalisis menggunakan teknik observasi, klasifikasi, analisis pola, serta hubungan sebab–akibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) positivisme Auguste Comte menyediakan kerangka epistemologis yang menempatkan fakta empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah, dengan kebenaran diuji melalui konsistensi dan keterulangan data; (2) fenomena dispensasi nikah di Indonesia merupakan realitas sosial-hukum yang objektif dan terstruktur, ditandai oleh pola peningkatan, stabilisasi, dan variasi kasus yang dapat diukur lintas wilayah dan waktu; serta (3) telaah positivistik menegaskan bahwa dispensasi nikah berfungsi sebagai mekanisme keteraturan sosial yang lahir dari interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial yang konkret. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan pendekatan empiris dalam kajian hukum keluarga agar analisis kebijakan lebih berbasis data dan realitas sosial. ABSTRACT: This article aims to analyze the phenomenon of marriage dispensation in Indonesia through the empirical-positivistic perspective of Auguste Comte, in order to provide an objective scientific understanding of the socio-legal dynamics that have developed following changes to the minimum age of marriage. The subject of this research is the practice of marriage dispensation as a socio-legal reality reflected in Religious Court decisions, case statistics from the Directorate General of Religious Courts, and relevant legal regulations. The research employs a qualitative-descriptive method grounded in a positivistic approach, using institutional empirical data analyzed through observation, classification, pattern analysis, and causal relationships. The findings indicate that (1) Auguste Comte’s positivism provides an epistemological framework that positions empirical facts as the sole legitimate source of knowledge, with truth verified through data consistency and recurrence; (2) the phenomenon of marriage dispensation in Indonesia constitutes an objective and structured socio-legal reality, as evidenced by measurable patterns of increase, stabilization, and variation in cases across regions and time; and (3) a positivistic analysis confirms that marriage dispensation functions as a mechanism of social order arising from the interaction between legal norms and concrete social conditions. This study recommends the adoption of empirical approaches in family law studies to ensure that policy analysis is more firmly grounded in data and social reality.
Peran Negara dan Pasar dalam Filsafat Ekonomi Islam: Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relasi antara negara dan pasar dalam kerangka filsafat ekonomi Islam melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis guna memahami peran keduanya dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan ekonomi. Subjek kajian meliputi konsep negara, mekanisme pasar, dan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dibahas dalam khazanah pemikiran para ulama klasik dan cendekiawan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data yang berasal dari artikel jurnal terakreditasi dan buku-buku akademik yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak memposisikan negara dan pasar sebagai entitas yang saling menegasikan, melainkan sebagai institusi yang saling melengkapi dalam satu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan. Negara dipandang memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas untuk mencegah distorsi pasar, menjaga keadilan distribusi, serta melindungi kepentingan publik, sementara pasar berfungsi sebagai sarana alokasi sumber daya yang efisien selama dijalankan secara bebas, adil, dan sesuai dengan prinsip etika syariah. Secara epistemologis, kebijakan ekonomi Islam bersumber pada wahyu yang dipadukan dengan rasionalitas dan pertimbangan empiris berbasis kemaslahatan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan penguatan peran negara sebagai regulator yang adil dan proporsional, sekaligus mendorong terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. ABSTRACT: This article aims to examine the relationship between the state and the market within the framework of Islamic economic philosophy through ontological, epistemological, and axiological approaches to understand their roles in realizing economic justice and prosperity. The research subjects include the concepts of the state, market mechanisms, and economic policy from an Islamic economic perspective as discussed in the thoughts of classical and contemporary scholars. This study uses a library research method with data sources derived from accredited journal articles and relevant academic books, which are analyzed qualitatively and descriptively. The results show that Islamic economics does not position the state and the market as opposing entities, but rather as complementary institutions in a system oriented towards the welfare of the people. The state is seen as having an important role as a regulator and supervisor to prevent market distortions, maintain distributive justice, and protect the public interest, while the market functions as a means of efficient resource allocation as long as it is run freely, fairly, and in accordance with the principles of Islamic ethics. Epistemologically, Islamic economic policy is based on revelation combined with rationality and empirical considerations based on the welfare of the people. Based on these findings, this article recommends strengthening the role of the state as a fair and proportional regulator, while simultaneously encouraging the creation of healthy and responsible market mechanisms to achieve sustainable social welfare.
Ekoteologi dalam Bingkai Etika Sadar Kawasan sebagai Alternatif dalam Menjawab Krisis Lingkungan
ABSTRAK: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kemungkinan kontribusi ekoteologi Islam dalam menjawab krisis lingkungan global melalui pembacaan atas etika sadar kawasan yang dikembangkan Komunitas Patanjala, sebagai artikulasi kearifan lokal Sunda yang terasimilasi dengan nilai-nilai Islam. Masalah utama yang diajukan adalah: pertama, apakah paradigma teologis Islam memiliki elastisitas untuk merespons krisis ekologis tanpa harus menanggalkan watak antroposentrisnya; kedua, bagaimana etika sadar kawasan Patanjala dapat menjadi medium rekonstruksi paradigma relasi manusia–alam yang kosmosentris dan berkeadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, yang mengkaji teks-teks ekoteologi kontemporer, literatur tentang krisis ekologi, serta sumber-sumber mengenai falsafah Patanjala dan praktik etika kawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akar krisis ekologis tidak terletak pada doktrin agama, melainkan pada pembacaan yang memutus alam dari dimensi kesakralannya dan mereduksi manusia menjadi subjek eksploitasi tanpa batas. Dalam kerangka Patanjala, etika sadar Kawasan –dengan pembedaan tata ruang, tata wayah, dan tata lampah– menawarkan cara pandang lain yang menempatkan hak-hak alam sebagai prasyarat penentuan hak manusia, sekaligus menghidupkan kembali fungsi khalifah sebagai amanah etis dan spiritual. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus ekoteologi kontemporer dengan menghubungkan maqāṣid al-sharī‘ah, konsep khalīfah fī al-arḍ, dan kearifan lokal Sunda dalam satu kerangka etis operasional dan praksis keagamaan. Praktis, etika sadar kawasan memberikan kerangka evaluatif untuk menimbang kebijakan dan gerakan lingkungan berbasis agama lokal. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa antroposentrisme teologis Islam dapat direformulasi melalui etika sadar kawasan menjadi paradigma tanggung jawab ekologis, sejalan dengan semangat deep ecology, sehingga ekoteologi Islam berpotensi tampil bukan hanya apologetik, tetapi propositif dalam merumuskan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. ABSTRACT: This study aims to examine the potential contribution of Islamic ecotheology in addressing the global environmental crisis through an analysis of etika sadar kawasan (area-conscious ethics) as developed by the Patanjala Community, understood as an articulation of Sundanese local wisdom assimilated with Islamic values. The study raises two principal questions: first, whether the Islamic theological paradigm possesses sufficient elasticity to respond to ecological crises without abandoning its anthropocentric character; and second, how Patanjala’s area-conscious ethics may serve as a medium for reconstructing a cosmocentric and ecologically just paradigm of human–nature relations. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on library research, this study examines contemporary ecotheological texts, literature on ecological crises, and sources concerning Patanjala philosophy and practices of spatial ethics. The findings indicate that the roots of the ecological crisis lie not in religious doctrine per se, but in interpretive frameworks that sever nature from its sacred dimension and reduce humans to subjects of limitless exploitation. Within the Patanjala framework, area-conscious ethics—through the differentiation of tata ruang (spatial order), tata wayah (temporal order), and tata lampah (practical conduct)—offers an alternative perspective that positions the rights of nature as a prerequisite for determining human rights, while revitalizing the concept of khalīfah as an ethical and spiritual trusteeship. Theoretically, this study enriches contemporary ecotheological discourse by integrating maqāṣid al-sharī‘ah, the concept of khalīfah fī al-arḍ, and Sundanese local wisdom into a coherent framework of operational ethics and religious praxis. Practically, area-conscious ethics provides an evaluative framework for assessing environmentally oriented policies and faith-based ecological movements grounded in local religious traditions. The study concludes that Islamic theological anthropocentrism can be reformulated through area-conscious ethics into a paradigm of ecological responsibility aligned with the spirit of deep ecology, thereby enabling Islamic ecotheology to emerge not merely as apologetic, but as a propositional force in articulating sustainable environmental governance.
Simbol dan Makna Spiritualitas pada Struktur Koreografi Tari Topeng Rumyang dalam Perspektif Semiotik
ABSTRAK: Tari Topeng Rumyang merupakan salah satu jenis dari Tari Topeng Cirebon yang menggambarkan sosok manusia remaja yang lincah dan bijaksana. Dalam Tari Topeng Rumyang tersebut terkandung nilai serta makna simbolik dari sturktur koreografi, desain topeng, serta tata busananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur koreografi Tari Topeng Rumyang dengan menggunakan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik digunakan untuk mengungkap makna gerakan Tari Topeng Rumyang sebagai sistem tanda yang mewakili nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Studi ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda koreografis dari berbagai ragam gerak menyampaikan makna tertentu dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce dan Roland Barthes. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi Tari Topeng Rumyang, wawancara dengan seniman Tari Topeng Cirebon, dan dokumentasi terkait dengan struktur koreografi Tari Topeng Rumyang. Teknik analisis data yakni melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur koreografi Tari Topeng Rumyang terdiri dari tahapan dramatik yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Setiap gerakan memiliki hubungan simbolik yang kuat dengan prinsip-prinsip lokal seperti keselarasan hidup, kesucian, dan ketulusan. Melalui pendekatan semiotik, tari ini dapat dipahami sebagai teks budaya yang memuat sistem tanda kompleks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Temuan ini menegaskan bahwa koreografi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk estetika, tetapi juga sebagai media komunikasi budaya dan spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian seni tari tradisional melalui kajian ilmiah, serta memperkaya pemahaman tentang makna simbolik dalam pertunjukan tari tradisional Indonesia ABSTRACT: Rumyang Mask Dance is one type of Cirebon Mask Dance that depicts a lively and wise teenager. The Rumyang Mask Dance contains values and symbolic meanings in its choreography, mask design, and costume design. This study aims to analyze the choreographic structure of the Rumyang Mask Dance using a semiotic approach. The semiotic approach is used to reveal the meaning of the movements of the Rumyang Mask Dance as a system of signs representing the cultural and spiritual values of the community. This study explains how the choreographic signs of various movements convey specific meanings using the semiotic theories of Charles Sanders Peirce and Roland Barthes. Data collection techniques were obtained through observation of the Rumyang Mask Dance, interviews with Cirebon Mask Dance artists, and documentation related to the choreographic structure of the Rumyang Mask Dance. Data analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the choreographic structure of the Rumyang Mask Dance consists of dramatic stages that depict the spiritual journey of humanity. Each movement has a strong symbolic connection to local principles such as harmony in life, purity, and sincerity. Through a semiotic approach, this dance can be understood as a cultural text containing a complex system of signs, both textual and contextual. This finding affirms that choreography not only functions as an aesthetic form but also as a medium of cultural and spiritual communication. This research is expected to contribute to the preservation of traditional dance through scientific study, as well as enriching understanding of the symbolic meaning in traditional Indonesian dance performances.
Scientific Authority in Crisis: A Dialogical Reflection between Bruno Latour and Syed Muhammad Naquib Al-Attas in The Post-Truth Era
ABSTRACT: In this article, the crisis of authority of science in the post-truth era is analyzed in a dialogical reflection between the science studies of Bruno Latour and the Islamic metaphysics of Syed Muhammad Naquib al-Attas. The context of the investigation is rooted in the challenge of public confidence in science, hoax information, as well as the rising impact of ideology rather than facts in decision-making. This article has a twofold purpose: first, to analyze with a comparative-hermeneutic dialogical approach the works of Latour and al-Attas, considering both philosophical backgrounds despite differences in scholarship, in relation to the challenge of science credibility; second, considering an in-depth review of both Latour’s science studies and al-Attas’ metaphysical thinking in an Islamic context. Articles in refereed journals, books, among other literature sources focusing on science education, science epistemology, as well as literature on Islamic thought, have been used in analyzing information in this article. The results of the analysis have shown commonalities between both Latour’s perspectives and al-Attas’ metaphysical thoughts in relation to a new vision emphasizing the reintegration of science into a metaphysical view. Latour requires a reassembly of science through the agency of a network model of socio-material actors, whereas al-Attas promotes the Islamization of knowledge on the basis of ta’dib and the Islamic worldview. In the conclusion, the current paper finds that there is a potential for a more nuanced and holistic approach through the dialogical encounter between the two models for addressing the problem of the crisis in the legitimation of science. ABSTRAK: Artikel ini mengkaji krisis epistemologis otoritas sains di era post-truth melalui refleksi dialogis antara studi sains Bruno Latour dan metafisika Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas. Latar belakang penelitian ini adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap sains, maraknya misinformasi (hoax), serta meningkatnya pengaruh narasi ideologis dan emosional dibandingkan bukti empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri bagaimana Latour dan al-Attas, meskipun berasal dari tradisi filsafat yang sangat berbeda, secara kritis merespons krisis kredibilitas sains dan menawarkan kerangka epistemologis alternatif. Dengan menggunakan metode hermeneutik-dialogis dan komparatif, kajian ini menganalisis karya-karya utama kedua pemikir tersebut yang dikontekstualisasikan melalui literatur kontemporer tentang pendidikan sains, epistemologi, dan pemikiran Islam. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya yang membahas pendidikan sains, krisis post-truth, dan Islamisasi ilmu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik Latour maupun al-Attas sama-sama mengkritik modernitas dan menekankan pentingnya mengembalikan sains ke dalam kerangka etika dan metafisika yang lebih luas. Latour menyerukan penyusunan ulang sains melalui jaringan aktor sosial-material, sementara al-Attas menggagas Islamisasi ilmu yang berlandaskan pada ta’dib dan pandangan hidup Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertemuan dialogis antara kedua kerangka ini dapat menawarkan respons yang lebih kaya dan holistik terhadap krisis legitimasi sains, serta mengarah pada epistemologi yang tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan dan makna.
Problem Relativisme Kebenaran di Era Post-Truth: Tinjauan Epistemologis
Artikel ini akan mengkaji teori kebenaran yang cukup kuat di antara tokoh post-modern, yaitu teori Dekonstruksi Sastra Jacques Derrida dan teori “Truth and Power” oleh Michel Foucault. Keduaya berpengaruh kuat pada pekembangan post-truth, setidaknya pada dua hal; rekayasa kebenaran dan hilangnya otoritas. Penulis menggunakan pendekatan epistemologis, dan menganalisa problem tersebut secara deskriptif-analitis, yang khas dalam studi literatur. Di antara kesimpulan yang bisa ditarik adalah, dalam Islam teori-teori atau konsep-konsep tentang kebenaran sudah matang. Mulai dari konsep Al-Haq dan Al-Haqiqah hingga sumber kebenaran Islam yang tertinggi yaitu Khabar Sadiq. Dari perbandingan teori kebenaran di era post-modern dan teori kebenaran Islam menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa post-truth sebagai buah hasil dari pada kebenaran yang relative di mana bertumpu pada suatu titik konsep yang sama yaitu relativisme. Sedangkan Islam sendiri bertolak belakang dengan faham relativisme tersebut, karena kebenaran dalam Islam adalah sebuah yang hal absolut tanpa adanya keraguan di dalamnya.
Copyright (c) 2025 JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanian Perkotaan sebagai Perwujudan 'Eudaimonia': Studi Kasus Klaster Pertanian di Desa Rejowinangun
Pertanian perkotaan (urban farming) semakin digemari di wilayah perkotaan, termasuk di Desa Rejowinangun. Adanya lahan yang sempit dan kurang subur menjadi tantangan yang coba diatasi melalui tren ini. Bertani di wilayah perkotaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna di balik praktik pertanian perkotaan dan mengaitkannya dengan konsep eudaimonia atau kebahagiaan sejati dalam filsafat Aristoteles. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan motivasi petani perkotaan di Rejowinangun. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait praktik pertanian perkotaan dan kaitannya dengan eudaimonia. Temuan awal menunjukkan bahwa petani perkotaan di Rejowinangun didorong oleh berbagai motivasi, termasuk masalah lingkungan, keinginan untuk makanan organik, dan kebutuhan untuk aktivitas fisik dan sosial. Pertanian perkotaan tidak hanya memberikan manfaat nyata seperti produksi pangan, tetapi juga menawarkan imbalan psikologis dan sosial. Peserta sering mengungkapkan perasaan bahagia, puas, dan rasa memiliki yang lebih dalam terhadap komunitas mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi pertanian perkotaan sebagai cara untuk mencapai eudaimonia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi pengembangan program pertanian perkotaan yang lebih terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Empirisme sebagai Cabang Filsafat dan Perannya dalam Pendekatan Ilmuwan terhadap Kemajuan Sains dan Teknologi
Empirisme adalah sebuah filsafat pengetahuan yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman, observasi, dan eksperimen. Artinya, pengetahuan tersebut diperoleh dari data atau informasi yang diperoleh melalui pancaindera manusia, bukan melalui akal atau nalar semata. Empirisme berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki batasan dan kritik. Filsuf seperti Immanuel Kant dan Karl Popper mengembangkan sintesis antara empirisme dan rasionalisme. Empirisme merupakan salah satu bentuk inovasi yang berani. John Locke adalah tokoh pembawa gerbong aliran empirisme dalam filsafat. Sebuah aliran yang berkiblat bahwa semua pikiran dan gagasan manusia berasal dari sesuatu yang didapatkan melalui indera, melalui pengalaman oleh sebab itu ide bawaan apriori yang diyakini Descrates adalah salah. John Locke sangat percaya bahwa benak manusia sewaktu dilahirkan bagaikan kertas putih (tabularasa). Ide yang terdapat di dalam benak manusia sesungguhnya berasal dari pengalaman. Ia hadir secara aposteriori. Pengenalan manusia terhadap seluruh pengalaman yang dilaluinya (mencium, merasa, mengecap, mendengar) menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan sederhana. Namun pikiran bukanlah sesuatu yang pasif terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Beberapa aktivitas berlangsung dalam pikiran. Gagasan-gagasan yang datang dari indera diolah dengan cara berfikir, bernalar, mempercayai, meragukan dan dengan demikian memunculkan apa yang disebut perenungan. Empirisme timbul sebagai reaksi dari paham rasionalisme “Rene Descartes”dan membawa kontribusi dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan. Dalam sintesis, empirisme memainkan peran kunci dalam kemajuan sains dan teknologi dengan menekankan pengamatan, eksperimen, dan verifikasi. Namun, perlu diakui bahwa empirisme juga memiliki batasan dan kritik.
Analisis Relasi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Tahun 2024 di Kabupaten Langkat
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan relasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini akan membatasi cakupan pada bagaimana status sosial ekonomi, yang mencakup pendidikan, pendapatan, dan pemilikan kekayaan, mempengaruhi kesadaran politik dan perilaku pemilihan perempuan dalam konteks demokratisasi di Kabupaten Langkat. Subjek penelitian artikel ini adalah perempuan di Kabupaten Langkat. Metode penelitan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena mendalam yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data di lapangan maupun studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perempuan di Kabupaten Langkat memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan dan proses politik. Namun, masih terdapat variasi dan ketimpangan dalam partisipasi politik dan kesadaran perempuan yang perlu diatasi melalui strategi pembangunan yang inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Artikel ini sangat direkomendasikan untuk penggiat politi khususnya perempuan dan akademisi.
Sejarah dan Dinamika Fikih Disabilitas di Indonesia: Langkah Akomodatif Ulama dan Potensi Optimalisasi
Penelitian ini mengkaji perkembangan fikih Islam dalam mengakomodasi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas (difabel), dengan menyoroti potensinya sebagai kerangka kerja inklusi dan keadilan sosial. Tujuan penelitian adalah untuk menelusuri sejarah perkembangan fikih terkait disabilitas, mengidentifikasi serta mengusulkan upaya optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai metode utama, mencakup analisis teks-teks klasik dan kontemporer, penelitian sebelumnya, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik sering memposisikan difabel sebagai penerima keringanan (rukhsah), yang meskipun berlandaskan belas kasih, kurang inklusif dalam menjawab dimensi-dimensi disabilitas dalam konteks modern. Upaya kontemporer seperti Fikih Ramah Difabel menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendefinisikan difabel sebagai subjek hak dalam kerangka etik dan hukum. Namun, implementasi masih terbatas akibat hambatan struktural, kurangnya integrasi teknologi, dan minimnya dukungan untuk praktik ibadah dan pendidikan yang aksesibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi fikih secara holistik diperlukan untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan bagi difabel dalam kehidupan beragama dan sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama, pembuat kebijakan, dan pakar teknologi untuk mengatasi tantangan praktis inklusi.
Relevansi Pemikiran Ibn Miskawaih mengenai Etika dalam Naskah Sunda Sanghyang Siksa Kandang Karesian
Perdebatan mengenai hubungan antara budaya dan agama masih menjadi topik yang terus bergulir. Budaya kerap dipandang sebagai warisan lokal yang bersifat profan, sementara agama ditempatkan dalam posisi sakral dan mutlak. Pandangan dikotomik ini memicu ketegangan, terutama ketika praktik budaya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai religius. Akibatnya, tidak jarang budaya lokal mengalami penolakan, pelarangan, bahkan penghapusan atas nama “pemurnian agama”. Ibn Miskawaih memberikan kerangka etika yang logis dan metodis untuk memahami pembentukan moralitas manusia. Di sisi lain, naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian juga memuat ajaran etika yang mencakup pengendalian diri, keseimbangan hidup, dan perilaku moral dalam konteks tradisi intelektual Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keterkaitan antara teori etika Ibn Miskawaih dengan prinsip-prinsip moral dalam naskah tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa kedua sumber ajaran tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya pembentukan karakter manusia yang berakhlak baik dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga kontekstual dan praktis dalam kehidupan sosial. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pemikiran lintas budaya sebagai pendekatan baru dalam kajian etika di Indonesia.
Globalization and The Crisis in Islamic Education: Al-Attas’ Epistemological Response and The Reconstruction of Adab-Based Pedagogy
The rapid development of globalization has posed significant challenges to Muslim identity, particularly among the younger generation. Along with the intensification of global cultural flows, the erosion of Islamic moral values has become increasingly apparent. This study explores the educational reconstruction efforts needed to preserve Islamic civilisation by analyzing the educational philosophy of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. This research employs a qualitative library approach by analyzing Al-Attas’s major works and relevant secondary literature. Data analysis includes thematic categorization, interpretative reading, and structured descriptive synthesis of Al-Attas’s epistemological and pedagogical frameworks. Findings indicate that Al-Attas’s philosophy of education emphasizes the purification of knowledge through Westernization and the restoration of adab (ethical discipline) as the foundation of education. He criticizes Western epistemology as secular, dualistic, and skeptical, and proposes a tawhid (unitive) epistemology rooted in Islamic metaphysics. Al-Attas’ model integrates the disciplines of fardhu’ ain and fardhu kifayah, and suggests methods based on tawhid and metaphorical reasoning. This offers a transformative educational paradigm relevant to global society. Al-Attas’s adab-centred concept of education provides a comprehensive alternative to Islamic educational reform, harmonizing knowledge, ethics, and spiritual goals in addressing contemporary moral crises.
Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap Qs An-Nur:32
Penundaan pernikahan (waithood) akibat ketidakstabilan ekonomi dan tuntutan karier semakin marak di kalangan generasi muda Indonesia, sehingga penting menelaahnya secara kontekstual dalam perspektif keislaman. Artikel ini bertujuan mengkaji makna kesiapan menikah dalam QS An‑Nur: 32 menggunakan pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, untuk merumuskan sintesis antara teks Al‑Qur’an dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian kualitatif bersifat library research, dengan sumber primer berupa teks Al‑Qur’an dan karya Fazlur Rahman, serta data sekunder dari jurnal, buku, terkait penundaan pernikahan. Metode analisis mencakup: (1) Gerakan Pertama: menelusuri konteks historis dan linguistik QS An‑Nur: 32 untuk memahami maksud asli ayat; (2) Gerakan Kedua: menarik nilai moral universal dan menerjemahkannya ke dalam konteks sosial ekonomi modern. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa QS An‑Nur: 32 menegaskan kesiapan finansial, emosional, dan spiritual sebagai prasyarat sakral sebelum menikah. Pada Gerakan Pertama ditemukan bahwa larangan “berkhalwat” atau istilah lain berzina menandai perlunya persiapan matang, sedangkan pada Gerakan Kedua, penundaan nikah yang bertujuan memperkuat fondasi keluarga dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab moral, bukan pengabaian perintah agama. Sintesis hermeneutik ini menegaskan bahwa waithood dapat menjadi strategi etis untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kontribusi artikel terletak pada pengembangan wacana keagamaan yang menegaskan kesiapan sebagai syarat utama pernikahan, sekaligus menjadi acuan bagi pemuka agama dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan sosial‑keagamaan yang lebih berorientasi pada kualitas keluarga.
Transformation of Islamic Aesthetic Symbols in Contemporary Da’wah Media: a Hermeneutic Review of Gadamer and Ricoeur
This research analyses how contemporary da’wah art reinterprets Islamic aesthetics through a dialectic between traditional symbols and digital visual innovation. Using the hermeneutic approach of Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur, this study explores the dynamics of meaning that emerge from the interaction between Islamic visual texts and the modern socio-cultural context. Data were obtained through observation of digital-based da’wah artworks and visual documentation on various media platforms, then analysed using the fusion of horizons and interpretative arc models. The results show that symbols such as calligraphy, geometry, and arabesque have transformed meaning through the digital medium without losing their theological value. This reinterpretation not only expands the aesthetic horizons of da’wah but also increases the relevance of Islamic messages for the digital generation. However, integrating artistic form and theological constraints remains a significant challenge in maintaining authenticity. This study emphasises the importance of collaboration between artists, scholars, and academics to develop innovative, communicative, and spiritually valid models of da’wah art.
Muhammad Abduh dan Sains: Suatu Tinjauan Filosofis-Teoretis
Penelitian ini meneliti pemikiran sains Shaykh Muhammad Abduh (1849-1905) dan pengaruhnya di dunia Islam. Perspektif saintifiknya ini dhuraikan secara sistematik dengan menganalisis karya-karyanya yang yang prolifik dan ekstensif tentang sains, seperti Al-Islām wa’l-Nasrāniyyah Ma‘a al-‘Ilm wa’l-Madaniyyah (Islam dan Kristian dan pendirian keduanya terhadap ilmu dan peradaban), Tafsīr al-Manār, Tafsīr Juz ‘Amma (Komentar atas Juz ‘Amma), Risālat al-Tawhīd (Tretis tentang tawhid) di samping kitab-kitab serta literatur penting yang lain dari Abduh. Tema utama yang dibincangkan menfokuskan pada falsafah sains Abduh, sumbangan Abduh kepada kemodenan, dan pandangan saintifiknya dalam tafsir. Ia turut membincangkan pengaruhnya terhadap masyarakat Mesir moden dan impaknya yang penting dalam pencerahan dan pembaharuan Islam di zaman moden. Metode kajian bersifat kualitatif berasaskan kaedah tinjauan literatur dan biografi. Penelitian ini menyimpulkan penemuan yang signifikan, yang memperlihatkan bahawa sumbangan utama Abduh kepada sains adalah dalam mengislamkan karakter dan landasnya yang dinamik berdasarkan pandangan sarwa Islam yang moden. Ini secara substantif dipaparkan dalam usahanya untuk memperkenalkan tafsiran saintifik terhadap al-Qur’an, yang mengangkat keunggulan akal dan intelek (‘aql), membawakan kefahaman rasionalnya terhadap teks, dan menyumbang kepada kebangkitan pikiran saintifik, kebebasan idea (taharrur), dan pandangan sarwa religius yang dinamik.